Heran Dipidana karena Kritik Polri, Aiman Witjaksono : Ini Jadi Pertanyaan bagi Publik!
JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono didampingi oleh sejumlah advokat dan relawan Ganjar-Mahfud menghadiri panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa setelah mengkritik soal netralitas Polri di Pemilu 2024.
Aiman mengaku sangat heran atas kasus yang menjeratnya saat ini. Sebab, kritik yang disampaikan untuk perbaikan Polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas pada Pemilu 2024 malah berujung pada jalur pidana.
"Pertama di tengah isu netralitas yang paling diperbincangkan proses pemilu hari ini, justru malah saya yang menyampaikan kritik malah diproses pidana. Ini hal yang menjadi pertanyaan tidak hanya bagi saya tapi juga banyak publik," kata Aiman di Polda Metro Jaya, Jumat (26/1/2024).
BACA JUGA:
Lebih lanjut Aiman juga mengaku heran bahwa apa yang dia sampaikan sama persis pada sejumlah media papan atas.
"Apa yang saya sampaikan itu juga disampaikan juga secara persis bahkan lebih detail oleh sejumlah media masa nasional," tambah Aiman yang kini sudah nonaktif sebagai jurnalis karena terjun ke politik praktis.
Sejumlah media yang juga menyampaikan kritik di antaranya Media Indonesia pada 10 dan 11 November 2023 dan 18 November 2023. Dan Majalah Tempo 4 Desember 2023, Podcast Tempo Bocor Alus 2 Desember 2023
"Ini menjadi pertanyaan. Apakah media-media ini menyebarkan berita bohong seperti yang dituduhkan kepada saya? Tentu jawabnya kan tidak. Kalau proses saya terus dilanjutkan tentu menjadi pertanyaan. Meski pun sebagai warga negara yang baik saya akan terus mengikuti proses hukum ini," jelasnya.
BACA JUGA:
Sebagaimana diketahui, Aiman Witjaksono dilaporkan oleh aliansi elemen masyarakat sipil untuk demokrasi yang terdiri dari garda pemilu damai, juga front pemuda jaga pemilu dan juga barisan mahasiswa Jakarta. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono meminta aparat penegak hukum jangan melakukan tindakan yang dapat mencederai demokrasi. Hal ini dengan ikut serta dalam pemenangan calon tertentu di Pilpres 2024.
"Jangan curang, kami tidak akan diam. Kami akan berjuang mempertahankan demokrasi, kami tidak mau Indonesia kembali ke masa Orde Baru," kata Aiman dalam diskusi media bertajuk Perusakan Baliho Ganjar di Sumut, yang digelar Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).
Pasalnya, Aiman mengaku jika dirinya mendapatkan sejumlah informasi dugaan dari beberapa Kepolisian diminta komandannya untuk membantu kemenangan tim Prabowo-Gibran.
BACA JUGA:
"Bahkan, kemarin sudah memberitakan soal pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang dilakukan oknum polisi," ujarnya.
Tak hanya itu saja, Aiman juga mengungkapkan, adanya instruksi terhadap semua Polres di seluruh Indonesia agar meminta semua KPU daerah dan Bawaslu untuk menyesuaikan CCTV kualitas hd dengan suara yang diintegrasikan dengan polisi.
"Ini berarti segala gerak-gerik aktivitas penyelenggara Pemilu, KPU, dan Bawaslu terpantau oleh aparat Kepolisian. Padahal KPU dan Bawaslu ada sebuah lembaga independen penyelenggara Pemilu," tuturnya.
Menurut dia, kalau tujuannya bagus tidak menjadi persoalan. Tapi anehnya, ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum berlangsungnya proses pelaksanaan Pemilu. Hal ini berpotensi luar biasa digunakan untuk memenangkan salah satu calon.
Meski begitu, Aiman yakin di Kepolisian masih banyak polisi yang punya idealisme, integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Termasuk Kapolri diyakini bisa menjaga netralitas institusinya.
"Semoga kecurigaan saya itu salah. Tapi kalau melihat beberapa indikasi yang terjadi di daerah, sulit rasanya untuk mengatakan tidak ada sesuatu di sini," pungkasnya.
(Salman Mardira)
