Pilpres 2024, Pakar: Mahfud Tetapkan Standar Etika Pejabat Publik soal Mundur dari Kabinet
JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD berencana mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Rencana Cawapres nomor urut tiga itu mendapat tanggapan positif.
Menurut pakar hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro, bahwa pejabat publik yang terlibat dalam Pemilu 2024 seharusnya melihat pengunduran diri sebagai suatu kewajiban yang harus diemban, dan bukan sekadar pilihan.
"Bahkan bukan sebagai pilihan. Tetapi, ini harus menjadi kewajiban dan mestinya sudah dilakukan (Mahfud, red) sejak saat memutuskan maju dalam Pilpres 2024," kata Herdiansyah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/1/2024).
Saat ini, Mahfud mencalonkan diri sebagai Cawapres mendampingi Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Pasangan Ganjar-Mahfud dideklarasikan oleh sejumlah partai, meliputi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan beberapa partai nonparlemen seperti Partai Perindo pada pertengahan Oktober 2023.
Herdiansyah menilai sikap Mahfud seharusnya dijadikan contoh oleh pejabat publik lain yang ikut serta dalam Pilpres 2024. Apalagi, menurutnya rawan terjadi penyalahgunaan wewenang ketika masih menjabat menteri untuk kepentingan politik pemilu.
"Hal yang sama juga berlaku untuk Prabowo (Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan) dan semua yang memilih berkontestasi dalam Pemilu 2024 ini," tuturnya.
Prabowo yang diusung Gerindra dan beberapa partai lainnya, saat ini juga mencalonkan diri sebagai Capres didampingi Cawapres Gibran Rakabuming Raka, putra tertua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, Prabowo belum mengumumkan niat untuk mundur dari jabatan Menteri Pertahanan.
Herdiansyah menambahkan, komitmen Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) dapat memberikan dampak positif pada demokrasi elektoral. Dengan tindakan ini, Mahfud menetapkan standar etika yang tinggi bagi pejabat publik.
"Untuk menghindari conflict of interest (konflik kepentingan). Ini yang bisa membuat demokrasi elektoral kita menjadi lebih sehat," ujarnya.
