Gaduh Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres 2024
JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (24/1) membuat heboh masyarakat.
Meskipun Kepala Negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun kata Jokowi, sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.
“Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa yang terpenting menteri ataupun Kepala Negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negara. "Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.
Jokowi pun kembali menegaskan pernyataannya tersebut pada Jumat (26/1). Menurutnya, aturan terkait kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Presiden, undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di Pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas,” kata Jokowi dalam keterangannya yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden.
Selain itu, Presiden mengatakan bahwa dalam Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga diatur mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh presiden dan wakil presiden jika melakukan kampanye.
“Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” tegas Jokowi.
Tuai Reaksi Keras di Masyarakat
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak turun langsung berkampanye dan memihak pasangan calon tertentu.
Jimly mengakui bahwa tidak ada aturan yang akan dilanggar. Namun menurutnya preferensi politik Jokowi bisa membawa keadaan lebih panas dan mudharat yang lebih banyak.
"Maka, meskipun tidak ada aturan hukum yang dilanggar, akan lebih baik dan bijaksana jika tidak dilakukan. Untuk Indonesia kini mudaratnya pasti lebih banyak dan makin memperpanas keadaan dengan sikap pro-kontra yang tidak terkendali," kata Jimly, Rabu (24/1).
Jimly menyebut bahwa budaya politik di Indonesia lah salah satu alasan mengapa Jokowi disarankan untuk tidak terjun langsung berkampanye. Menurutnya budaya politik di Indonesia masih feodal serta institusi politiknya juga belum kuat.
Di sisi lain, gerakan berhenti mengikuti atau unfollow akun resmi Presiden Joko Widodo @jokowi muncul di platform media sosial Twitter atau X.
Gerakan unfollow itu muncul sebagai bentuk kekecewaan netizen atas pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa Kepala Negara boleh memihak dan berkampanye pada Pilpres 2024.
Beberapa yang melakukan gerakan unfollow tersebut di antaranya merupakan pendukung setia Presiden Jokowi di Pilpres 2014.
Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum pun turut serta melakukan gerakan unfollow akun X Presiden Jokowi. Sambil mengakui melakukan unfollow, Yusuf juga turut mendoakan Presiden Jokowi.
"Maaf pak @jokowi, saya unfollow. Sehat selalu pak.," dikutip dari akun @yusuf_dumdum.
Beberapa pendukung atau simpatisan Presiden Jokowi pun turut melakukan hal yang sama. Para simpatisan merasa Presiden Jokowi telah berbohong.
@jokowi , sy pendukung anda 2 periode, ditempat kerjaku, saya selalu pasang badan buat anda.
Maaf, saat ini saya putuskan unfollow, karena anda sudah banyak berbohong," dikutip dari akun @rf2903
"Waduh pak @jokowi yg terhormat, dua kali saya pilih bapak mendengar statement bpk saya kecewa perihal pandangan kepeberpihakan bpk tentang pilpres… Alangkah bpk lebih elok dan satria menjadi bpk bangsa yg tidak ikit campur urusan pilpres ini pak… ," dikutip dari akun @TomRofario.
(Fahmi Firdaus )
