CHINA - Beberapa pengembang China atau Tiongkok kini harus memasang peralatan pemantauan di proyek mereka, berdasarkan peraturan resmi yang mulai berlaku bulan ini.
Aturan ini berlaku bagi perusahaan yang telah menerima setidaknya 30 juta yuan (USD4,2 juta) pendanaan pemerintah.
Hal ini terjadi ketika pihak berwenang bergerak untuk mendukung industri properti Tiongkok yang dilanda krisis.
Pada Januari lalu, Kementerian Perumahan Rakyat mengatakan akan menawarkan lebih banyak pinjaman dana talangan (bailout) kepada pengembang yang kesulitan menghadapi utang dan melambatnya permintaan.
Ketika mengumumkan peraturan pengawasan baru pada Januari lalu, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka bergerak untuk mengatur pelaksanaan proyek dan penggunaan pendanaan.
“Langkah-langkah ini penting untuk memperkuat pengawasan investasi dan meningkatkan efektivitas investasi pemerintah,” tambahnya.
Ben Harburg dari perusahaan investasi MSA Capital mengatakan kepada BBC, peraturan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Tiongkok untuk memastikan bahwa dana yang digunakan untuk menopang pengembang properti yang kesulitan digunakan sesuai tujuan mereka.
“Pengembang Tiongkok telah melanggar kepercayaan pemerintah Tiongkok di masa lalu dengan mengambil dana yang dialokasikan untuk penyelesaian proyek untuk membayar kupon atau bahkan untuk penggunaan pribadi,” katanya.