Deklarasi Guru Besar-Dosen ITB, Dorong Pemimpin Tegakkan Aturan Hukum dan Etika Publik
BANDUNG - Deklarasi akademisi mendukung demokrasi Indonesia terus bergulis. Kali ini, Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi Beintegritas menggelar Deklarasi Akademik bertajuk "Mencegah Kemunduran Demokrasi Malu Menjadi Bangsa" di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung, Senin (5/2/2024).
Guru Besar ITB Prof Yasraf Amir menjelaskan, deklarasi yang dilakukan pihaknya merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa Indonesia.
BACA JUGA:
"Apa yang kita saksikan sekarang adalah semakin lama saya melihat semakin tidak merdeka, padahal merdeka adalah cita-cita bangsa, nah deklarasi ini untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa," ucap Yasraf.
Untuk itu, dirinya mengajak, para guru besar dan dosen ITB untuk sama-sama menyuarakan kemerdekaan Indonesia.
"Oleh karena itu saya mengajak menyuarakan suara kemerdekaan ini dengan kita ucapkan bersama-sama, merdeka," ungkapnya.
Sementara itu, terdapat sembilan poin yang disampaikan para Guru Besar dan Dosen ITB dalam Deklarasi Akademik ini. Pertama, mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
Kedua, mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.
Ketiga, mendukung pemimpin dan pihak pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara republik Indonesia sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
Keempat, mendukung pemimpin dan pihak pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi, yang berada di atas semua kelompok dan golongan.
Kelima, mendorong para pemimpin bangsa untuk berperan sebagai penengah dalam masyarakat yang terpolarisasi saat ini, dengan mengayomi semua kelompok dan golongan yang berbeda, untuk menghindari keterbelahan masyarakat yang mengancam kesatuan bangsa.
Keenam, mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan kepentingan negara-bangsa yang lebih besar di atas kepentingan kelompok dalam setiap tindakannya, dengan semangat kebersamaan, kerja sama, dilandasi asas keadilan dan inklusivitas.
Ketujuh, mendorong pemimpin dan pihak pihak yang terlibat menjalankan sikap adil dan berpihak kepada semua dalam proses demokrasi, dengan memberikan fasilitas dan perlakuan yang sama bagi setiap kontestan pilpres, untuk menjaga pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Kedelapan, mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan pembangunan fondasi kepemimpinan bangsa yang kuat secara terstruktur dan sistematis untuk mempersiapkan pemimpin masa depan, yang memiliki integritas, rasa keadilan, prestasi, serta kinerja tinggi, untuk membawa kepada kemajuan bangsa.
Kesembilan, mendorong pemimpin meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan sumberdayanya dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan prioritas menggunakan sumberdaya dan teknologi dalam negeri.
(Widi Agustian)
