Soroti Sikap Ugal-ugalan Jokowi, BEM Universitas Ahmad Dahlan Ajak Seluruh Mahasiswa Bergerak
YOGYAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ahmad Dahlan menyoroti sikap ugal-ugalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dianggap telah merusak demokrasi Indonesia dengan menabrak batas undang-undang dan konstitusi.
Kritik itu disampaikan oleh Ketua BEM UAD Rendy Suharsono lewat seruan moral bersama sejumlah Guru Besar dan dosen UAD Senin (5/2/2024).
Rendy turut menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang semakin tergerus oleh pelanggaran prinsip-prinsip. Mulai dari pelanggaran etika, norma-norma keadaan, hingga etika kewarganegaraan.
"Kami merasa perlu untuk menyoroti sikap presiden, yang bukannya menunjukkan sikap kenegarawanan, melainkan menampilkan wajah totaliternya dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga mencoreng esensi demokrasi,”ujarnya.
“Seorang pejabat negara yang dipilih langsung oleh rakyatnya sendiri, sudah sepatutnya menghargai dan menghormati hak setiap warga negara untuk menentukan pilihannya masing-masing," sambungnya.
Rendy mengatakan, penyelenggara negara semestinya harus menjaga demokrasi dengan sungguh-sungguh. Ketidaknetralan pemerintah dalam proses pemilu, menurut Rendy, adalah ancaman serius terhadap pondasi demokrasi itu sendiri.
"Sikap ugal-ugalan dan keberpihakan yang terlihat jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang seharusnya membawa keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat," lanjutnya.
Atas keprihatinan tersebut, Rendy mengajak presiden dan seluruh penyelenggara negara di pusat dan daerah untuk merefleksikan kembali prinsip-prinsip demokrasi, menjaga netralitas, dan menghindari keberpihakan yang dapat merugikan proses demokrasi.
"Dalam konteks ini, kami menuntut agar presiden dan jajaran penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas negara dan bantuan pemerintah untuk kepentingan elektoral kandidat tertentu," ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga memaksa pejabat negara yang ikut dalam kontestasi politik maupun masuk sebagai tim pemenangan untuk segera mundur dari jabatannya. Sebab, kata dia, siapapun yang yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi tidak pantas untuk ikut terlibat dalam kampanye.
Rendy mengajak kepada seluruh elemen mahasiswa untuk bergerak dan menyuarakan hal serupa sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib rakyat dan bangsa. Karena, menurutnya, mahasiswa perlu mengambil sikap kritis dan berkomitmen berdiri tegak dihadapan kekuasaan dan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan dan keadilan.
(Fahmi Firdaus )
