Imbauan Ulama Se-Jabar hingga Banten pada Warga Nahdliyin: Pilih Pempimpin Berdasar Rekam Jejak, Bukan Intimidasi
CIREBON - Para ulama se-Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta menyerukan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk teguh dan istiqamah memegang khittah NU dan tidak masuk ke politik praktis pada Pemilu 2024.
Seruan itu disampaikan dalam acara Silaturahmi Masyayikh Peduli Bangsa di Pondok Pesantren Khas Kempek, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu 10 Februari 2024.
Dalam keterangan yang diterima, Minggu (11/2/2024), silaturahmi tersebut dihadiri para tokoh-tokoh agama mengeluarkan “9 Resolusi Ulama Untuk Penyelamatan Indonesia”. Di antaranya mengimbau kepada PBNU dan struktur dibawahnya agar istiqomah menegakan semangat khittah NU dan tidak terjebak dalam politik praktis demi mendukung salah satu paslon.
"Kami para kiai dan ulama pesantren yang ada di Jawa Barat sengaja berkumpul bersama untuk menghimbau warga Nahdliyyin agar memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak bukan karena adanya tekanan intimidasi, paksaan, iming-iming materi," kata KH. Husein Muhammad atau yang akrab disapa Buya Husein.
Warga Nahdliyyin, sambungnya, juga tidak perlu takut dengan adanya tekanan, intimidasi, dan rayuan yang dilakukan oleh sejumlah pihak untuk memenangkan paslon tertentu. "Masyarakat harus berani memilih pemimpin berdasarkan hati nuraninya sendiri," tambahnya.
Tokoh yang aktif mengampanyekan pesan-pesan kesetaraan gender dalam Islam menyampaikan 3 prinsip kerusakan sistem demokrasi. Pertama. mendasari pada pelanggaran terhadap tatanan hukum (konstitusi), kedua pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, praktek nepotisme dan kolusi yang merajalela serta etika yang hilang.
Ketiga penyalahgunaan wewenang dan praktik politik dinasti lebih dikedepankan dibanding politik untuk kemaslahatan bangsa dan negara.
"Tiga prinsip yang sekarang tampaknya sedang terganggu, dirusak sedikit demi sedikit. Satu kemungkinan kita duga sistem akan cenderung ke arah dinasti, berarti sudah merusak sistem demokrasi," ujar Buya Husein.
Kekhawatiran dari para ulama terhadap masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia, muncul dengan adanya fenomena pelanggaran tatanan hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara itu, KH. Mustofa Aqil Siradj Pemimpin Pondok Pesantren Al-Ghadir, Kempek Cirebon menyampaikan silaturahmi para kiai ini saling bahu-membahu berorientasi pada kemaslahatan umat.
Lebih lanjut, Kiai Musthofa mengatakan persoalan yang berkaitan dengan Pemilu 2024 mengimbau dengan pemimpin yang memenuhi kriteria.
"Kondisi menjelang Pemilu ini ada aturan-aturan ditabrak, dilanggar, bahkan ada yang mengklaim NU dan para santri digiring kepada salah satu paslon," tutur Kiai Musthofa.
Silaturahmi ini turut dihadiri oleh KH. Abdul Muin Abdurrahim, KH. Ushfuri Anshor, KH. Rohmat, KH. Ahmad Mustarsyidin, KH. Abdul Manan Ghani, KH. Abdul Muhit, KH. Ubaidillah Ruhiyat, KH. Yusuf Karim, KH. Taufikurrahman, KH. Muhammad Faqih, KH. M. Takiyudin Bashri, KH. Zamzami Amin, KH. Zamzami Yusuf, KH. Moh. Farid NZ, KH. Ruhyat Hasby, KH. Ahmad Syaekhu, KH. R. Amin Muhyiddin, KH. Encep Subandi, KH. Arif Fachruddin, KH. Nurul Huda, KH Abdul Mujib, KH. Jumhur, KH. Miftah Faqih, dan KH. Junjun Junaedi.
(Angkasa Yudhistira)
