Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Tanggapi Hasil Quick Count Pilpres 2024, Aktivis 98: Tunggu Saja Hasil Resminya

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |23:49 WIB
Tanggapi Hasil <i>Quick Count</i> Pilpres 2024, Aktivis 98: Tunggu Saja Hasil Resminya
Podcast Gerakan Aktivis 98 (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - HM Humban Gaol salah satu aktivis 98 memilih menunggu penetapan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), ketimbang menanggapi hasil quick count atau hitung cepat dari sejumlah lembaga lembaga survei di Indonesia Pilpres 2024.

Hasil hitung cepat itu menempatkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul diatas 50 persen suara, jauh dari dua pasangan lainnya masing-masing di bawah 30 persen suara.

"Quick count istilahnya sampel terbatas juga kita labeli aja sebagai presiden quick count dan diskusi kita selama 33 jam ini seperti didalam kepemerintahan pak Jokowi skor diberikan angkanya 5 pastinya ada tarikannya juga," ujar HM Humban Gaol dalam podcast Gerakan Aktivis 98 Rabu (14/2/2024).

"Masyarakat Indonesia cerdas-cerdas loh, terpelajar dan tercerahkan juga jadi kita sama-sama tunggu saja hasil rilis resminya," lanjutnya.

Meski begitu, HM Humban mengaku tak masalah dengan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengklaim menang. Karena melihat hasil quick count menempatkan keduanya mendapatkan suara di atas 50 persen.

"Cara-cara ngeklaim boleh-boleh aja biarkan masyarakat menilai cara-cara seperti ini jadi sah-sah aja," jelas HM Humban.

Lebih lanjut, Ignatius Jonan aktivis 98 lainnya juga mengingatkan, terpilihnya Jokowi Widodo sebagai presiden tak terlepas dari partai PDI-Perjuangan. Namun dalam perjalanannya, Jokowi memilih pasangan Prabowo dan Gibran maju dalam kontestasi pemilihan pilpres 2024.

Terjadinya pelanggaran Mahkamah Konstitusi (MK), membuat gelombang protes puluhan guru besar, dosen, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas menyatakan sikap prihatin terhadap kemunduran demokrasi.

"Perlu diingat bahwa Jokowi bukan siapa-siapa tanpa PDI-Perjuangan, Jokowi juga tak bakal menang jika terjadi kecurangan jadi ini kemunduran demokrasi yang diciptakan oleh Jokowi memilih jalur nepotisme, lalu memilih pasangan memiliki jejak berdarah ini benar-benar membuat pemerintah menjalani kemunduran demokrasi," tutur Ignatius.

(Fakhrizal Fakhri )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement