Protes Kecurangan Pilpres 2024, Relawan Ganjar-Mahfud Siap Kepung Bawaslu RI Besok
JAKARTA - Organisasi relawan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil berencana berunjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 19 Februari 2024.
Ketua Umum Komando Barisan Ganjar Pranowo (Kombas GP) Burhan Saidi Chaniago mengatakan bahwa unjuk rasa digelar untuk menentang segala bentuk kejanggalan dan protes hasil Pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan.
"Jadi besok itu jam 10.00 akan turun ke Patung Kuda lalu longmarch ke Bawaslu," kata Burhan di Jalan Brawijaya VIII Nomor 6, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2024).
BACA JUGA:
Burhan meminta seluruh organisasi relawan Ganjar-Mahfud untuk turun ke jalan dan ikut serta dalam unjuk rasa tersebut.
"Jadi semua organ relawan silakan turun. Tidak perlu didata, itu silahkan datang kalau waktunya ada kita geruduk Bawaslu," terang Burhan.
Sebelumnya, ratusan relawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ganjar-Mahfud menolak hasil Pemilu 2024. Mereka pun mendesak agar dilakukan pemilu Pilpres ulang.
Gagasan itu terangkum dalam sebuah petisi yang dinamakan Petisi Brawijaya. Salah satu perwakilan dari Forum Komunikasi Ganjar-Mahfud yang juga Ketua Umum Projo Ganjar, Haposan Situmorang menjelaskan, desakan itu dilayangkan atas dasar adanya kejanggalan selama proses Pilpres 2024.
BACA JUGA:
"Menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024; yang diwarnai kecurangan," ujar Haposan yang langsung disambut sorak merdeka dari relawan lainnya, saat bacakan petisi di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu.
Kendati menolak hasil pilpres, kata Haposan, Forum Komunikasi Ganjar-Mahfud juga meminta penyelenggara pemilu melakukan pemungutan suara ulang, khususnya Pilpres 2024. Dengan catata, sambung Haposan, komisioner KPU dan Bawaslu diganti.
"Meminta kepada KPU yang dibentuk kemudian oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khsususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029; dengan mengganti Komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini," uhar Haposan.
(Salman Mardira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
