MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Perindo: Mestinya Diberlakukan Pemilu 2024
JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas parlemen sebesar 4% mengandung ambiguitas dan inskonsistensi.
Ia merasa, pemberlakukan putusan itu tak tepat pada Pemilu 2029.
"Putusan MK itu sudah tepat namun mengandung ambiguitas dan inkonsistensi, mestinya bukan hanya berlaku pada Pemilu 2029 tapi juga mulai diberlakukan pada Pemilu 2024 saat ini, karena Pemilu 2024 masih sedang berlangsung," kata Yusuf saat dihubungi, Kamis (29/2/2024).
Menurut Yusuf, putusan MK terkait itu tidak rasional dengan pemberlakuan tak ada ambang batas parlemen pada Pemilu 2029. Menurut Yususf, MK membiarkan Pemilu 2024 bertentangan dengan kedaulatan rakyat.
"Sangat tidak rasional putusan MK itu mulai diberlakukan pada pemilu 2029, itu artinya MK membiarkan pemilu 2024 bertentangan dengan kedaulatan rakyat dimana akan banyak suara rakyat yang hangus akibat pemberlakuan aturan ambang batas parlemen 4%" tandasnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan ambang batas parlemen atau parlementary threshold sebanyak empat persen harus diubah sebelum pemilu 2029 berlangsung.
