Israel Ingin Perluas Permukiman di Tepi Barat, AS Tuduh Tidak Konsisten dengan Hukum Internasional
Serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 warga Israel, menyebabkan lebih dari 250 orang lainnya disandera dan memicu kampanye militer Israel yang mematikan telah menghentikan sementara rencana perubahan tersebut, meskipun diskusi internal mengenai masalah ini terus berlanjut, menurut para pejabat.
Keputusan untuk melakukan perubahan tersebut kini menggarisbawahi rasa frustrasi pemerintahan Biden yang semakin besar terhadap Netanyahu. Pemimpin Israel semakin berselisih dengan pendukung terbesarnya, Presiden AS Joe Biden, mengenai sejumlah masalah konflik Israel-Hamas.
Meskipun ada tekanan AS untuk tidak menduduki kembali Gaza, namun Netanyahu berulang kali mengatakan Israel akan menjaga keamanan di wilayah padat penduduk tersebut setelah perang berakhir. Dia juga menolak untuk menerima perjanjian damai yang membayangkan negara Israel dan Palestina hidup berdampingan.
Washington telah berulang kali memperingatkan para pejabat Israel bahwa perluasan permukiman merupakan hambatan bagi perdamaian dan bahwa Israel harus bertindak untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Baru-baru ini AS menjatuhkan sanksi terhadap empat pria Israel yang dituduh terlibat dalam kekerasan terhadap pemukim.
Kementerian luar negeri Palestina mengecam pengumuman pemukiman Israel pekan lalu, dan mengatakan hal itu merusak peluang solusi dua negara.
Kelompok advokasi Israel Peace Now, yang memantau perluasan pemukiman, mengatakan bulan lalu bahwa telah terjadi lonjakan aktivitas pemukiman yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober.
“Dari sudut pandang kebijakan, kami selalu yakin bahwa pemukiman adalah penghalang perdamaian dan hal tersebut melemahkan, bukan memperkuat, keamanan Israel,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller pada Senin (26/2/2024), ketika ditanya mengapa pemerintah perlu waktu tiga tahun untuk melakukan perubahan tersebut.
“Sebagai pertanyaan hukum, ini adalah sesuatu yang telah ditinjau di departemen ini selama beberapa waktu,” kata Miller. Dia enggan menyebutkan kapan peninjauan tersebut dimulai.
(Susi Susanti)
