"Jangan sampai masalah sosial ekonomi kawin dengan masalah politik-demokrasi ini yang akan menguatkan nantinya seperti kejadian sebelumnya, contoh yang paling mutakhir itu adalah gerakan reformasi tahun 1998 yang sudah jengah dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) apalagi korupsi saat ini dianggap telah menjadi bencana, kolusi pasti ada, nepotisme apalagi," ungkapnya.
Sebelumnya, ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aksi Rakyat untuk Perubahan menggelar demonstrasi di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat siang.
Mereka menuntut kepada anggota DPR RI untuk menggunakan hak angket guna menelisik kejanggalan proses Pemilu 2024. Hal itu disuarakan sang orator, Lukman Nur Hakim.
Ia menegaskan, keberadaan massa di depan Gedung DPR RI untuk melangkah dan menegakan serta meminta keadilan dan kebenaran atas pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kita tidak terjebak dengan penegakan hukum yang formalitas. Kita menuntut kepala negara baik presiden untuk bersikap netral," ujar Lukman saat berorasi dari atas mobil komando.
(Angkasa Yudhistira)