Demo di DPR Besok, Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi Dorong Hak Angket Pemilu 2024
JAKARTA - Steering Committe Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, Afandi Ismail mengatakan, ada sejumlah poin yang bakal disampaikan 5 ribu massa dari berbagai elemen di Gedung DPR/MPR RI pada Selasa, 5 Maret 2024 esok. Satu di antaranya, mendorong DPR RI segera menggulirkan hak angket atas kecurangan Pemilu 2024.
"Kita mendorong hak angket ini bisa segera digulirkan oleh DPR/MPR, karena MK kami sudah kehilangan trust, KPU Bawaslu. Harapan terakhirnya tinggal gedung DPR/MPR tuk dorong hak angket bisa digulirkan," ujarnya pada wartawan, Senin (4/3/2024).
Menurutnya, aspirasi dari massa yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi itu seputar persoalan kerakyatan. Pertama, soal harga bahan pokok yang melambung tinggi saat ini.
"Kita tahu bersama harga kebutuhan pokok melonjak naik di samping langka, seperti beras, harga cabai melangit, kami dengar ada rencana wacana kenaikan harga BBM, tarif dasar liatrik dan sebagainya. Sehingga, persoalan kerakyatan yang tidak saja disikapi oleh mahasiswa, tapi semua elemen masyarakat yang menginginkan perbaikan," tuturnya.
Kedua, kata dia, persoalan penegakan demokrasi dan keadilan di Indonesia ini, khususnya tentang kecurangan pemilu 2024. Hingga kini, proses Pemilu 2024 memang masih berlangsung, yakni masih dalam proses rekapitulasi penghitungan suara.
Hanya saja, kata dia, dalam prosesnya terjadi dugaan penyalahgunaan kekuasaan, khususnya oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan melakukan cawe-cawe. Bahkan, dalam proses pemilu itu pun ada dugaan penyalahgunaan anggaran negara hingga politisasi bansos.
"Kita memantau dan mengikuti proses demokrasi terutama pada pemilu, Pilpres 2024, kami menilai ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan oleh Joko Widodo, yang mana kita tahu punya kepentingan politik, ini tak perlu dijelaskan, tak perlu analisa panjang sebab anaknya memcalon sebagai salah satu cawapres tuk paslon 02, jadi menurut saya sangat kelihatan sekali bagaimana cawe-cawe dan ini penting tuk diadvokasi," ujarnya.
"Lalu, indikasi kuat penyalahgunaan anggaran negara dan pemilu dalam pilpres ini, lalu ada politisasi bansos, bagi-bagi beras dan sembako oleh Presiden, yang mestinya, bansosnya tak ada masalah karena itu hak rakyat, tapi prosesnya, timingnya yang menurut kami kurang tepat, lalu bagi-bagi duit oleh paslon tertentu," imbuhnya.
