3 Kebijakan Kontroversial Mohammed bin Salman Selama Menjabat di Kerajaan Arab Saudi
Sejarah telah menunjukkan bahwa memenjarakan siapa pun yang menuding kebijakan sang pangeran untuk membungkam oposisi adalah taktik licik yang digunakan oleh para pemimpin yang sangat kejam.
Lalu, kebijakan kontroversial apa yang diterapkan oleh Mohammed bin Salman selama menjabat di Kerajaan Arab Saudi? Berikut 3 kebijakan tersebut mengutip beberapa sumber:
1. Bersandar pada Rusia
Pada bulan Maret 2023, Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan bahwa Arab Saudi berupaya memperkuat dan mengembangkan hubungan dengan Rusia di semua tingkatan. Rusia juga menyambut baik meningkatnya minat Arab Saudi untuk berpartisipasi aktif tidak hanya dalam memecahkan masalah regional, tetapi juga di tingkat internasional.
2. Memeluk Bashar Al-Assad
Saudi telah mengakhiri isolasi rezim Presiden Suriah Bashar Al-Assad, yang diyakini bertanggung jawab atas kematian lebih dari 300.000 warga sipil dan jutaan orang yang mengungsi dalam perang saudara di negara itu.
Damaskus juga mengumumkan keputusannya untuk melanjutkan misi diplomatiknya di Kerajaan Arab Saudi 11 tahun setelah kedutaan tersebut.
Liga Arab yang beranggotakan 22 negara setuju untuk memulangkan Suriah, mengakhiri larangan 12 tahun dan mengambil langkah lain dalam hal imigrasi. Presiden Suriah Bashar Assad, yang sudah lama menjadi paria regional, kembali ke posisi semula.
Pemerintahan Arab sebagian besar menghindari Suriah sejak pemerintahan Assad menindak keras pengunjuk rasa dalam pemberontakan tahun 2011 yang berubah menjadi perang saudara. Rusaknya hubungan memuncak dengan dikeluarkannya Suriah dari Liga Arab.
3. Makin Mesra dengan Iran
Persaingan antara Iran dan Arab Saudi harus diakhiri. Kedua negara berdamai dengan memulihkan hubungan diplomatik setelah tujuh tahun berpisah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas regional dan berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama ekonomi. Hal ini membuat marah Washington.
Perjanjian terbaru ini semakin mengurangi kemungkinan konflik bersenjata antar kedua negara yang bertikai, baik secara langsung maupun melalui konflik proksi di wilayah tersebut. Hal ini dapat mendukung upaya diplomat untuk mengakhiri perang panjang di Yaman, konflik yang sudah mengakar kuat antara Iran dan Arab Saudi.
Namun masih harus dilihat sejauh mana upaya rekonsiliasi akan berjalan. Persaingan ini dimulai pada revolusi tahun 1979 yang menggulingkan monarki barat Iran, dan dalam beberapa tahun terakhir negara-negara tersebut mendukung milisi dan faksi politik yang bersaing di seluruh wilayah.
(Susi Susanti)
