Soal Gelaran Pemilu Ulang, Bivitri: Jangan Terbelenggu Asumsi dan Kasihani KPU
JAKARTA - Ahli hukum tata negara dari STHI Jentera, Bivitri Susanti meminta publik untuk tak larut dalam psy war para advokat yang bertarung mengurus sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya, terkait pemungutan suara ulang (PSU) tak bisa dilakukan.
"Saya ingin menekankan bahwa kita semua termasuk teman-teman jurnalis juga jangan terkunci oleh spy war advokat di MK yang mulai mengatakan enggak mungkin KPU segera pemilu ulang," terang Bivitri saat jumpa pers di Cemara 19, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Bivitri pun meminta kepada seluruh pihak untuk tidak membelenggu publik dengan asumsi PSU tak mungkin terlaksana. "Kalau saya ya, kalau berbicara keadilan substantif itu, jangan lah kita dikerangkeng duluan oleh asumsi-asumsi," ucap Bivitri.
Bivitri mengingatkan, pelantikan presiden dan wakil presiden masih terbilang lama. Ia berkata, masih ada sekitar enam bulan agar presiden dan wakil presiden bisa dilantik.
Apalagi, sambungnya, tuntutan dari kubu yang melayangkan tuntutam PSU hanya untuk gelaran pilpres.
"Jangan lupa, ini cuma pilpres pemilunya, enggak pileg lagi. Daftar pemilih udah ada. Nah jadi ini enggak ada serumit bikin dari nol tapi ini sudah setengah, mungkin sepertiga jalan tinggal gitu. Jadi jangan kita mikirnya sudah langsung 'ah kasian KPU enggak sanggup' ya jangan kasihani, tugas KPU memang itu," terang Bivitri.
"Jangan dikunci oleh asumsi-asumsi enggak mungkin ada pemilu ulang kemudian kita menyingkirkan keadilan substantif bahwa ini adalah pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia," tandasnya.
(Angkasa Yudhistira)
