PALESTINA – Perdana Menteri (PM) Palestina yang baru dilantik, Mohammad Mustafa, pada Selasa (23/4/2024) mengumumkan paket reformasi yang bertujuan untuk memperkuat Otoritas Palestina (PA) di tengah meningkatnya tekanan global untuk menghidupkan kembali dialog politik dengan Israel.
Mustafa, yang ditunjuk oleh Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, awal tahun ini, mengatakan pemerintahnya akan menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan memerangi korupsi, merombak sistem peradilan dan sektor keamanan serta meningkatkan efisiensi sektor publik.
Selain itu, ia mengatakan sistem kesehatan dan pendidikan akan ditingkatkan, keuangan publik akan diperkuat, dan reformasi ekonomi akan dilaksanakan.
Janji reformasi tersebut sebagian besar sesuai dengan janji yang sebelumnya dibuat oleh pendahulunya, Mohammed Shtayyeh, yang mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan Februari, ketika Otoritas Palestina berupaya membangun dukungan untuk memperluas perannya di tengah perang Israel melawan kelompok Hamas di Gaza.
Dikutip Reuters, Amerika Serikat (AS) dan mitra internasional lainnya telah menekan Otoritas Palestina untuk melaksanakan reformasi besar-besaran guna memulihkan kepercayaan di antara warga Palestina yang sangat kecewa dengan badan yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Damai Oslo sementara lebih dari 30 tahun yang lalu.
Urgensi untuk melakukan reformasi semakin meningkat karena perhatian beralih ke pemerintahan di Gaza, setelah Israel mengakhiri kampanye militernya melawan Hamas menyusul serangan tanggal 7 Oktober terhadap Israel yang dipimpin oleh para pejuang Gerakan Hamas.