Gugat KPU ke PTUN, PDIP Minta MPR Tak Lantik Gibran sebagai Wapres
JAKARTA - Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun berharap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan permohonan yang diajukan pihaknya perihal perbuatan melawan hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
Jika gugatan itu dikabulkan, maka MPR RI bisa mempertimbangkan agar tak melantik Gibran sebagai wakil presiden 2024-2029.
"Itu kan materi permohonan dan itu menjadi petitum kami, ending dari permohonan kami, yang esensial sekali adalah untuk tidak dilantiknya cawapres (Gibran)," kata Gayus usai persidangan pendahuluan tertutup di PTUN Jakarta, Kamis (2/5/2024).
BACA JUGA:
KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima pendaftaran Gibran pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena masih menggunakan PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Hal tersebut yang menjadi persoalan pihaknya dalam melayangkan gugatan ke PTUN.
Dia menegaskan kalau pihaknya telah menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Oleh sebab itu tak ada permohonan yang diajukan untuk membatalkan putusan MK.
"Permohonan kami tentu tidak meminta juga membatalkan putusan MK, kami menghormati putusan MK terhadap hasil suara, MK hanya mempunyai kewenangan terhadap apa yang dimohonkan yaitu mensahkan hasil suara," sambungnya.
BACA JUGA:
Pihaknya mengajukan gugatan ini juga telah memiliki bukti kalau terjadi dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU.
"Yang kami lakukan yaitu ditemukannya menurut kami sejumlah bukti yang valid bahwa telah ditemukan terjadi pelanggaran hukum oleh penguasa penyelenggara negara yang bernama pemilu kemudian yang kami maksud adalah KPU dan jajarannya," sambungnya
(Salman Mardira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
