Korupsi Tol MBZ, Para Terdakwa Dinilai Harus Dapat Tuntutan Maksimal
JAKARTA - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) terus bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam perkara tersebut, kejaksaan telah menjerat empat orang.
Kasus tersebut menuai sorotan terkait dengan ancaman keselamatan yang ditimbulkan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun didorong untuk menuntut para terdakwa dengan hukuman maksimal.
"Tentu saja karena fasilitas publik yang digunakan banyak orang berpotensi membahayakan keselamatan banyak orang," ujar pakar hukum pidana Hery Firmansyah saat dihubungi, dikutip Senin (20/5/2024).
Hery menyatakan, keselamatan publik harus menjadi prioritas dalam penuntutan kasus ini, bukan hanya fokus pada besaran kerugian negara. Menurutnya, hukuman yang berat diperlukan sebagai peringatan bagi pelaksana proyek lainnya agar tidak main-main dengan proyek publik yang penting.
"Seharusnya tidak hanya diukur persoalan kerugian negara saja atas praktik dugaan korupsi tersebut agar bisa jadi penanda bagi pihak penyedia atau pelaksana proyek serupa ke depan atau yang sedang berjalan untuk tidak main-main dengan persoalan hajat hidup orang banyak," katanya.
Hery mendorong JPU menghadirkan saksi ahli untuk memperkuat bukti terkait kualitas buruk Tol MBZ. Kesaksian dari saksi dan ahli ini diperlukan untuk meyakinkan hakim tentang dampak negatif dari praktik korupsi tersebut.
"Kombinasi dari keterangan saksi dan ahli bisa diuji untuk apakah dapat menilai atau melihat dampak tersebut muncul atau tidak," tuturnya.
Dalam persidangan sebelumnya, Direktur PT Tridi Membran Utama, Andi, mengungkapkan kualitas Tol MBZ tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI). Audit yang dilakukan PT Membran selama enam bulan pada 2020 menemukan bahwa struktur bagian atas jalan tol tidak memenuhi syarat tegangan dan lendutan, berdasarkan audit terhadap 75 sampel beton.
Empat terdakwa dalam kasus ini, yaitu Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) 2016-2020, Djoko Dwijono; Ketua Panitia Lelang JJC, Yudhi Mahyudin, Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama 2008 dan Kuasa KSO Bukaka PT KS, Sofiah Balfas; dan Ketua Tim Konsultan Perencana PT LAPI Ganesatama Consulting dan pemilik PT Delta Global Struktur, Tony Budianto Sihite.
Mereka didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam perkara tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp510 miliar.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
