Sikapi Laporan BPK, DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Penyerapan Anggaran
JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan penyerapan anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Hal itu perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan situasi politik.
Mengingat, kondisi ekonomi global saat ini sedang penuh tantangan. Peringatan dilayangkan sekaligus merespons penyampaian Laporan Hasil Pemerintah (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023.
“Kami mengingatkan kepada pemerintah untuk memperketat pengawasan penyerapan APBD dan APBN demi memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan bermanfaat dengan maksimal untuk kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan investor,” kata Anggota Banggar DPR RI, Charles Meikyansah dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).
Charles menambahkan, penguatan pengawasan penyerapan akan dibahas secara lebih detail dalam rapat-rapat kerja dengan pemerintah. DPR dengan fungsi pengawasannya akan melihat lebih rinci bagaimana alokasi anggaran pada program dan kegiatan kementerian/lembaga terealisasi sesuai dengan rencana.
“Dan tentunya penyerapan anggaran harus betul-betul diperuntukkan demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Charles mengatakan, opini WTP yang diterima pemerintah merupakan sebuah pencapaian dari kerja keras dan bukti penting yang menunjukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, Charles mendorong pemerintah terus meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola uang negara.
“Ini adalah bukti nyata dalam upaya bersama agar terjaganya transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara,” katanya.
Pengawasan penyerapan anggaran negara merupakan hal yang penting demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan situasi politik mengingat kondisi ekonomi global saat ini sedang penuh tantangan. Eksekutif dan legislatif diakuinya memiliki tanggung jawab bersama dalam mengelola keuangan negara.
