Bentuk Pansus Angket Haji, DPR Harap Bisa Bongkar Kotak Pandora
Selain itu, DPR juga menemukan masalah dalam layanan Armuzna, yang masih mengalami overkapasitas baik pada tenda maupun toilet, meskipun biaya haji tahun ini telah meningkat untuk menyesuaikan dengan tambahan jamaah terkait pemondokan, katering, dan transportasi.
Pansus Angket Haji dibentuk untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan haji serta efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana haji.
"Kita ingin membangun ekosistem Haji yang jauh lebih baik, transparan, komprehensif hulu hilir, ramah lansia dan perempuan serta memperkuat dimensi lain yang seharusnya juga diperkuat," katanya.
Anggota Komisi VI DPR itu menegaskan, bahwa pelaksanaan Haji bukan hanya peristiwa ibadah. Namun, juga melibatkan aspek ekonomi, perdagangan, politik, diplomasi, dan budaya.
“Kita harapkan melalui pansus, kita bisa mendorong peta jalan penyelenggaraan Haji yang terpadu, komprehensif, progresif, dan revolusioner,” katanya.
Luluk juga meminta dukungan masyarakat untuk proses Pansus Angket Haji, dengan harapan pelaksanaan ibadah haji ke depan dapat lebih baik dan adil bagi semua jamaah Indonesia.
“Mohon doa agar kami bisa bekerja dengan baik mulai musim reses ini,” katanya.
Pansus Angket Haji akan mengajukan permohonan kepada pimpinan DPR agar tetap bisa melakukan rapat di masa reses dan akan meminta keterangan dari berbagai stakeholder terkait. Pihaknya juga membuka masukan dari seluruh lapisan masyarakat.
(Arief Setyadi )
