Dialog dengan Parlemen Melanesia, Ketua DPR Singgung Otsus hingga Pemekaran di Papua
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengikuti dialog parlementer bersama negara dengan rumpun Melanesia yang tergabung pada organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Dalam forum itu, Puan turut menyunggung otonomi khusus (otsus) hingga pemekaran di Papua.
Puan berkata, DPR memiliki peran penting dalam penguatan kelembagaan politik, penguatan demokrasi, serta implementasi Otonomi Khusus Papua. Hal itu didasari atas penghormatan untuk Orang Asli Papua.
“DPR terus mendorong pembangunan yang menghormati hak dan martabat Orang Asli Papua dan mendorongnya menjadi pemimpin di tanahnya sendiri,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7/2024).
Tak hanya itu, Puan berkata, DPR RI juga telah mendukung implementasi penuh UU Otsus Papua melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi orang Papua. "DPR juga mendukung kekhususan Papua dengan memberi kewenangan terhadap Papua dalam merumuskan perundang-undangan yang khas di Papua," katanya.
Tak hanya itu, Puan menyatakan DPR juga telah menyetujui pembentukkan 4 provinsi baru di Papua yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, pembagian keuangan pusat dan daerah yang lebih adil dan peningkatan proporsi pendapatan yang lebih berimbang,” terang Puan.
“Bagi DPR RI, pembangunan Papua akan terus menjadi prioritas nasional yang mengedepankan pemenuhan terhadap hak dan martabat Orang Asli Papua demi kesejahteraan inklusif,” imbuhnya.
