Tegang soal Tatib, Para Senator Diminta Jaga Marwah DPD
Pihaknya mengungkapkan, perdebatan kubu harus segera dicarikan jalan tengah. Hal pertama yang bisa dilakukan yakni dengan harmonisasi draft Tatib di PPUU.
Kemudian, mempertimbangkan adopsi pemilihan melalui sub wilayah sebagai jalan tengah. Sehingga bisa mengurangi perpecahan dan mendorong partisipasi yang lebih besar dari anggota DPD. Proses tersebut harus dilakukan dengan transparan dan terbuka.
Ahmad menilai, sistem paket tersebut memiliki kelemahan, yakni membuka peluang bagi sedikit anggota DPD maju menjadi calon Pimpinan DPD. Lalu, penentuan siapa yang menjadi calon Ketua DPD dan Wakil Ketua DPD yang sudah ditetapkan sejak awal.
Cara tersebut, menurutnya, ini kurang demokratis karena tak melibatkan partisipasi semua anggota DPD. Berbeda dengan aturan yang sebelumnya, mekanisme pemilihan melalui sub wilayah lebih demokratis.
Selain mengurangi resistensi, juga memberi keuntungan karena lebih representatif. Ruang partisipasi anggota DPD juga lebih terbuka lebar. "Karena itu pemilihan pimpinan DPD dengan sistem paket semestinya perlu dikaji ulang," ujar peneliti dan pengajar di Kampus Universitas Diponegoro Semarang.
(Arief Setyadi )
