MK Ubah Syarat Pencalonan Kepala Daerah, DPR Gelar Rapat Bersama KPU Pekan Depan
JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya telah menjadwalkan rapat bersama KPU untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin 26 Agustus 2024. Menurut Doli, putusan MK mengubah syarat pencalonan kepala daerah harus dituangkan ke PKPU.
Doli menilai, putusan MK kerap membuat kejutan. Apalagi, katanya, putusan itu terjadi menjelang pendaftaran calon kepala daerah (cakada) yang dibuka pada 27 Agustus 2024.
"Ini kan kita sisa tinggal kurang lebih seminggu lagi mulai pendaftaran, tiba-tiba kebijakkan baru," kata Doli saat ditemui di area Munas XI Golkar di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2023).
Doli mengatakan, putusan MK merupakan final and binding. Untuk itu, ia mengungkapkan bahwa pihaknyan langsung berkoordinasi dengan Ketua KPU Afifufuddin dan jajaran komisioner KPU lainnya.
Apalagi, kata Doli, putusan MK bisa mengubah hal mendasar seperti ambang batas untuk mencalonkan paslon di sebuah wilayah. "Jadi dan hitungan hampir semua partai di daerah bisa mencalonkan pasangannya sendiri. Apalagi yang dihitung bukan dari jumlah penduduk, tetapi dari jumlah DPT," ucap Doli.
"Nah tentu ini akan mengubah balik dari perspektif politik akan mengubah konstalasi politik. Tapi persoalannya apakah dalam sisa 7 hari ini, ini akan baik atau tidak gitu ya. Makanya nanti akan kita pelajari," terang Doli.
Kendati demikian, Doli berkata, pihaknya telah menjadwalkan rapat bersama KPU pada awal pekan depan. Bahkan, kata Doli, pihaknya telah menjadwalkan rapat konsinyering pada akhir pekan ini.
"Ya memang sudah kita jadwalkan hari Senin, tanggal 26 (Agustus) besok itu akan ada RDP yang memang akan membahas tiga rancangan PKPU dan dua rancangan Perbawaslu," tutur Doli.
"Mungkin hari Sabtu kami akan konsinyering dulu. Nah bahan ini nanti akan kami bahas dikonsinyering di hari Sabtu. Mudah-mudahan di hari Senin nanti akan ada ya putusan," imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan bahwa langkah itu ditujukan lantaran putusan MK haris dituangkan dalam sebuah PKPU. "Kalau lihat dari peraturan, tata peraturan perundangan kita, putusan ini nanti akan dituangkan di PKPU," tandasnya.
Sebelumnya, MK telah mengabulkan permohoman untuk sebagian terhadap gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait syarat pencalonan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
"Satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua Hakim MK, Suhartoyo saat membacakan amar putusan, Selasa (20/8/2024).
Dua, menyatakan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 205 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali lota menjadi undang-undang (lembaran negara republik indoneaia tahun 2016 nomor 130, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5859) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:
Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:
a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut.
b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta jiwa) sampai dengan 6.000.000 (enam juta jiwa), partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut.
c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.00 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut.
d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.
(Fakhrizal Fakhri )
