JAKARTA - Beberapa anggota DPRD Kota Malang menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan ke bank sebagai agunan. Nilainya bervariasi mencapai ratusan juta rupiah.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah memiliki penilaian atas fenomena tersebut. Menurut dia, apa yang dilakukan para anggota dewan terhormat tersebut mengonfirmasi dua hal.
Pertama, hal itu mengonfirmasi biaya politik dalam negeri berbiaya tinggi. "Pertama, politik kita memang politik berbiaya tinggi (high cost politics)," terang Hamzah saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (6/9/2024).
Menurut dia, pemilihan umum (pemilu) justru menjadi ajang kompetisi uang, bukan gagasan sehingga tidak sehat untuk demokrasi. "Kompetisi pemilu pada akhirnya kompetisi duit, bukan kompetisi gagasan. Kan ini tidak sehat dalam demokrasi," tuturnya.
Kedua, gadai SK ke bank mengonfirmasi bahwa profesi anggota legislator merupakan bisnis, bukan pekerja kemanusiaan. "Mindset para politisi pada akhirnya menganggap jadi anggota DPR sebagai lapak bisnis, bukan kerja-kerja kemanusiaan," tutur Hamzah.