Peringati Hari Tani Nasional, Ribuan Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa di Istana Negara Hingga DPR RI Hari Ini
JAKARTA - Ribuan elemen buruh dan petani bakal memggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara dan Gedung DPR RI pada Selasa (24/9/2024) pagi. Unjuk rasa dilakukan dalam peringatan Hari Tani Nasional ke-64.
"Ribuan buruh dan petani yang tergabung dalam Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia akan menggelar aksi peringatan Hari Tani Nasional ke-64 di Istana Negara," kata Ketua Penasehat Partai Buruh Henry Saragih dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Selasa (24/9/2024).
Henry mengatakan, pengunjuk rasa juga akan menggeruduk Gedung DPR RI usai menyampaikan aspirasi di Istana Negara, Jakarta Pusat. Dalam unjuk rasa itu, ia mengatakan, pihaknya akan menyatakan sikap "Reforma Agraria Dimanipulasi, Langgar Konstitusi."
Henry menjelaskan, sikap ini diambil berdasarkan pandangan Partai Buruh terhadap kinerja dari Pemerintahan Joko Widodo selama 2 periode ini. Reforma Agraria dimanipulasi pada kegiatan bukan merombak struktur agraria yang timpang, justru memperlebar ketimpangan agraria itu sendiri
“UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) tidak di jadikan sebagai rujukan dari kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Demikian juga UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebaliknya pemerintah mengeluarkan UU yang bertentangan melalui UU Cipta kerja (Omnibus Law) yang isinya bukan saja semakin mengekloitasi pekerja tapi juga petani, dan rakyat,” tutur Henry.
Sementara itu, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan, Reforma agraria harus berpihak kepada rakyat, terutama para petani gurem dan mereka yang tak bertanah. Selama ini, kata dia, penguasaan tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir elite, sementara jutaan rakyat hidup tanpa kepastian lahan.
"Kami, Partai Buruh, mendesak agar tanah dikembalikan kepada rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Reforma agraria sejati adalah landasan bagi kedaulatan pangan. Jika tanah pertanian terus dikuasai korporasi besar dan dialihfungsikan untuk proyek komoditas ekspor, maka ketahanan pangan Indonesia akan semakin rapuh," tutur Said.
Setiap tahun, kata Iqbal, Indonesia semakin bergantung pada impor pangan. Sementara itu, para petani kehilangan akses ke tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan mereka. “Kami juga dengan tegas menolak keberadaan Bank Tanah, yang menjadi instrumen kapitalis neoliberal yang didorong oleh IMF dan World Bank," tuturnya.
Menurutnya, Bank Tanah merupakan cara untuk memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan merampas hak rakyat atas tanah. Ia menegaskan, kapitalisme dan neoliberalisme tidak memiliki tempat di bumi Indonesia, di mana tanah harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang kaya.
"Reforma agraria harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," terang Iqbal.
Oleh karena itu, ia menegaskan, Partai Buruh menyerukan agar pemerintah segera mencabut UU Cipta Kerja yang melanggar konstitusi dan hanya memperburuk ketimpangan agraria. Baginya, UU Ciptaker tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga petani dan seluruh rakyat kecil.
"Selain itu, kami juga meminta pemerintah menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani yang berjuang untuk hak-hak mereka. Petani adalah penjaga pangan bangsa ini, dan mereka harus dilindungi, bukan dikriminalisasi. Kami akan terus berjuang agar reforma agraria sejati terwujud demi kedaulatan pangan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
(Khafid Mardiyansyah)
