BPIP Godok Rekomendasi Pengelolaan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat
Regulasi seperti UU tentang pertambangan dan lingkungan hidup, menurutnya, masih kurang relevan dengan tantangan sekarang. Ia juga menyinggung kepemilikan saham pemerintah sebesar 55 persen di Papua terkait kedaulatan pangan. "Apakah kepemilikan saham kita di Papua benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Papua dan Indonesia?" katanya.
Agus menambahkan, oligarki dan korupsi juga merupakan hambatan utama dalam menuju keadilan pengelolaan SDA. Masyarakat perlu berperan aktif dalam melakukan pengawasan.
Sementara itu, persoalan stunting disorot Dosen Teknik Lingkungan Universitas Tanjungpura Aji Ali Akbar. Misalnya di daerah kaya SDA seperti Papua yang angka stuntingnya tinggi, berbanding terbalik dengan SDA yang melimpah.
"Stunting terbesar terjadi di Papua, padahal di sana ada minyak, gas, emas, dan segala macam sumber daya alam," katanya.
Persoalan lainnya seperti bencana alam, banjir dan tanah longsor juga harus menjadi perhatian karena sebagian besar disebabkan oleh alih fungsi lahan yang terjadi puluhan tahun lalu.
Masalah korupsi disorot Pakar Lingkungan dari IPB University, Bambang Hero dalam pengelolaan SDA, contohnya kasus pertambangan timah yang menimbulkan kerugian negara triliunan rupiah. "Kasus timah di Babel menyebabkan kerugian lingkungan sebesar Rp 271 triliun. Ini adalah salah satu contoh bagaimana SDA kita dikelola dengan sangat buruk," ujarnya.
Sementara itu, Pakar Hukum Lingkungan Universitas Brawijaya Rachmad Safa’at, mengungkapkan, kerusakan SDA sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia. Misalnya, eksploitasi SDA besar-besaran.
“Eksploitasi SDA kita luar biasa, tapi hasilnya untuk siapa?" katanya.
Rachmad menilai, masyarakat khususnya masyarakat lokal tidak dapat menikmati kekayaan alam mereka sendiri. Sebab, adanya oligarki dan dominasi perusahaan asing dalam sektor SDA.
(Arief Setyadi )
