BPIP Godok Rekomendasi Pengelolaan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat
JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan menyusun rekomendasi mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang akan disampaikan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sehingga, bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Kita akan bawa ini untuk disampaikan kepada Presiden terpilih. Pak Prabowo itu bapaknya pahlawan. Saya yakin darah patriotiknya masih terjaga untuk mengurai persoalan ini," ujar Anggota Dewan Pengarah BPIP, M. Amin Abdullah dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10/2024).
Dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa "bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Namun, implementasi dari pasal ini kerap menghadapi tantangan besar mulai dari ketidakadilan dalam distribusi hasil, kerusakan lingkungan, hingga adanya praktik korupsi.
Hal itu diungkap dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertema Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara : Kedaulatan Sumber Daya Alam yang digelar BPIP di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu 3 September 2024. Hasil diskusi ini menjadi kajian dalam bentuk rekomendasi nantinya.
Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila Agus Surono, dalam pengelolaan SDA, tantangan terbesar adalah masalah deforestasi, pasca-tambang, dan kemiskinan di daerah yang kaya SDA. Deforestasi menjadi isu yang terus terjadi. Belum lagi lubang-lubang tambang yang terbengkalai.
Ketidakadilan distribusi hasil SDA juga menjadi perhatiannya. Daerah-daerah kaya SDA, seperti Papua, menurut Agus, justru memiliki angka kemiskinan yang tinggi.
“Kemiskinan di daerah kaya SDA masih menjadi persoalan besar bangsa," ujarnya dalam diskusi tersebut.
