JAKARTA - Presiden Terpilih Prabowo Subianto menegaskan, untuk bertekad menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia selama menjabat sebagai Presiden RI periode 2024-2029.
Hal itu diungkapkan Prabowo saat menghadiri secara virtual acara acara Repnas (Relawan Pengusaha Muda Nasional) National Conference and Awarding secara virtual di Jakarta, Senin (14/10/2024).
"Saya telah menerima mandat dari Rakyat Indonesia dengan tujuan menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia," kata Prabowo lewat tayang video.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo menjelaskan, penegakan hukum yang adil menjadi pondasi awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kekayaan alam bisa dinikmati oleh dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
"Menjaga dan mengamankan kekayaan seluruh rakyat indonesia untuk bisa dinikmati indonesia dan tidak segelintir dari orang-orang Indonesia. Saya sudah menerima mandat dan tekad menegakan keadilan, menegakan hukum," sambung Prabowo.
Menurutnya, Pemerintah wajib untuk menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebab hal ini sudah menjadi mandat dari Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.
"Kita menjamin kehidupan rakyat kita, lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil, tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia," tutur Prabowo.
Sebagai informasi salah satu strategi awal pemerintahan Prabowo untuk menghilangkan korupsi dengan cara meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum. Pejabat tinggi dan hakim menurut Prabowo perlu memiliki pendapatan dan kualitas hidup yang terjamin terlebih dahulu agar bisa lebih objektif menegakan keadilan.
Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Presiden Terpilih Prabowo, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan Presiden terpilih Prabowo berkomitmen untuk menaikan gaji para hakim dan aparat penegak hukum ketika menjabat sebagai Presiden.
"Hakim Agung Indonesia sudah 11 tahun tidak dapat kenaikan gaji. So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum. Setuju semua?" kata Hashim di Menara Kadin Jakarta, Senin (7/10).
(Awaludin)