Jadi Gubernur Lemhanas, Ace Hasan Syadzily Miliki Kekayaan Rp11,8 Miliar
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partrai Golkar, Ace Hasan Syadzily resmi menjabat Gubernur Lemhanas. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 146 P tahun 2024 tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
Merujuk pada laman elhkpn.kpk.go.id, Ace memiliki total kekayaan Rp11.827.404.041. Jumlah tersebut ia laporkan pada 29 Maret 2024 selaku anggota DPR RI.
Harta Ace terdiri tiga bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Tangerang Selatan dan Pandeglang. Tiga bidang tanah dengan keterangan hasil sendiri itu nilainya Rp5.485.000.000.
Kekayaan Ace selanjutnya berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari Honda Beat tahun 2012 senilai Rp2.200.000, Toyota Camry 2.5 V tahun 2019 senilai Rp400.000.000, Honda City tahun 2021 senilai Rp220.000.000, Toyota Vellfire tahun 2017 Rp585.000.000, dan Hyundai Palisade tahun 2022 senilai Rp625.000.000.
Kelima kendaraan bermotor itu dengan keterangan hasil sendiri yang jumlah nilainya Rp1.832.200.000.
Kekayaan Ace lainnya terdiri dari kas dan setara kas Rp4.665.912.279. Dalam catatan kekayaan itu, Ace memiliki hutang Rp155.708.238.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Waketum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Pengkatan gubernur Lemhannas ini melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 146 P tahun 2024 tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
Pengangkatan ini dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan penasihat khusus Presiden, utusan khusus, hingga Kepala Badan setelah pengambilan sumpah Ketua Mahkamah Agung.
“Menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya kesatu mengangkat Dr. Ace Hasan Syadzily sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia,” saat pembacaan Keppres oleh Deputi bidang administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
“Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat menteri kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” tambahnya.
(Awaludin)
