Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia juga tidak pernah secara resmi memboikot produk tertentu.
“Ini artinya Indonesia lebih memilih jalur diplomasi melalui Kementerian Luar Negeri untuk secara tegas tidak mengamini aksi militer Israel,” tuturnya.
Menurutnya, jika memang gerakan ini berlangsung luas dan dalam jangka waktu lama, maka masyarakat Indonesia sendiri yang akan merasakan imbasnya terlebih dahulu.
“Misalnya gerakan anti terhadap produk terafiliasi Israel dilakukan pada merek tertentu restoran cepat saji atau sejumlah produk fast moving consumer goods (FMCG). Apakah kemudian unit usaha ini harus sampai tutup hingga karyawannya terpaksa dirumahkan? Petani, peternak, nelayan harus merugi?” ulasnya.
Dia menilai perlu adanya pemahaman yang komprehensif mengenai situasi yang terjadi di Palestina. Hal ini untuk menghindari dampak yang dialami Ahmad meluas ke sektor-sektor lain.
“Hal ini tidak dipikirkan banyak orang yang menyuarakan gerakan itu. Seharusnya ada pengetahuan yang jelas dan komprehensif tentang konflik Israel - Palestina,”pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )