5 Negara yang Tak Akan Tangkap Netanyahu Meski Ada Surat Perintah ICC

AS juga berargumen bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas pejabat Israel karena Israel bukan anggota ICC. Namun, ICC menyatakan bahwa mereka memiliki wewenang karena Palestina, sebagai lokasi dugaan kejahatan, telah menerima kekuasaan hukum dari pengadilan tersebut. AS tidak mengakui yurisdiksi ICC, sehingga kecil kemungkinan surat perintah ini akan ditegakkan di wilayahnya.

Politikus dari Partai Demokrat dan Republik mayoritas mendukung Israel dan mengkritik ICC. Senator Lindsey Graham mendesak agar ICC dikenakan sanksi, menyebut ICC sebagai pengadilan tidak sah dan mengancam akan menggunakan American Service-Members Protection Act, atau dikenal sebagai Hague Invasion Act. Undang-undang ini memungkinkan AS menggunakan segala cara yang diperlukan untuk melindungi sekutunya dari tindakan pengadilan internasional, termasuk potensi intervensi militer.

2. Hungaria

Menurut The Associated Press, pada hari Jumat (22/11/2024), Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán mengkritik keras keputusan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu. Orbán mengatakan bahwa ia akan menentang perintah tersebut dengan mengundang Netanyahu ke Hungarian dan berjanji akan mengabaikan surat perintah itu jika undangannya diterima.

"Kami akan menentang keputusan ini, dan itu tidak akan memiliki konsekuensi baginya," kata Orbán. Menteri Luar Negeri Hungaria Péter Szijjártó sebelumnya juga mengkritik surat perintah ICC sebagai hal tidak masuk akal.

Dalam komentarnya di radio nasional, Orbán menyebut ICC telah campur tangan dalam konflik yang sedang berlangsung untuk tujuan politik, dengan mengatakan keputusan tersebut justru merusak hukum internasional dan memperburuk ketegangan. Meskipun negara-negara anggota ICC, seperti Hungaria, diwajibkan untuk menangkap tersangka yang memiliki surat perintah jika mereka berada di wilayah negara tersebut, ICC tidak memiliki cara untuk memaksa pelaksanaan ini. Sebagai sekutu dekat Netanyahu, Orbán menganggap surat perintah ini sangat lancang dan sinis.

3. Republik Ceko

Melalui The Times of Israel, Perdana Menteri Republik Ceko, Petr Fiala, menolak keputusan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap PM Israel dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, serta kepala militer Hamas yang telah tewas, Muhammad Deif.