Xi Jinping Bersih-Bersih Militer Setelah Menhan China Diselidiki Terkait Kasus Korupsi
Pada 30 Januari 2015, China Daily mengatakan lebih dari 4.000 perwira senior berpangkat Letnan Kolonel ke atas, termasuk 82 Jenderal, telah diperiksa. Sebanyak 242 di antaranya menghadapi hukuman mulai dari teguran hingga penjara.
Pada Juni 2014, CCP mengeluarkan mantan anggota Politbiro dan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Xu Caihou karena "menukar jabatan demi suap," kata Hoover Institution, pusat penelitian terkemuka yang berbasis di AS dalam sebuah artikel.
Sebelumnya pada 2012, Jenderal GuoBoxiong dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua CMC. SCMP mengatakan Jenderal Guo terbukti menerima suap senilai USD12,3 juta, tetapi jumlah tersebut diperkirakan hanya "sebagian kecil dari kekayaan yang sebenarnya ia kumpulkan."
Memberikan suap kepada perwira senior agar dapat masuk ke PLA adalah praktik lumrah. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada 1 Juli 2014, Bloomberg mengatakan bahwa tempat terbatas dalam perekrutan tahunan di 31 provinsi dan kotamadya China untuk tentara terbesar di dunia, ditambah dengan "tingkat kegagalan yang tinggi untuk tes kebugaran fisik, menyebabkan orang tua membayar untuk menjamin tempat bagi anak mereka dalam musim pendaftaran yang berlangsung hingga September." Bergantung pada "guanxi" (koneksi) individu, tarif yang dikenakan untuk perekrutan per kandidat di tentara mencapai USD16.000, lapor Bloomberg.
Meski banyak perubahan telah terjadi dalam aparat pertahanan dan keamanan China sejak 2013, termasuk Xi yang memantapkan dirinya sebagai Ketua CMC, tindakan tersebut belum menghilangkan korupsi dari industri militer dan pertahanan negara tersebut.
Korupsi di PLA
Pada awal Juli 2023, sekretariat CMC, sebagaimana dilaporkan SCMP, menyerukan pembentukan sistem peringatan dini untuk mencegah risiko korupsi di militer. Meski tidak ada rincian tentang fitur dan karakter sistem peringatan yang direncanakan, media PLA Daily mengatakan sistem tersebut akan melibatkan pemantauan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Sejumlah analisi mengatakan bahwa sampai militer China terus ditekan agar mengikuti garis kebijakan PKC dan diminta untuk tetap setia kepada partai, mereka tidak akan bisa kebal terhadap korupsi. Sebab, mereka yang telah dipercaya untuk memastikan bahwa personel militer tetap setia kepada partai sering kali berkompromi dengan sistem dengan gagal menerapkan pedoman yang dibuat untuk menjaga disiplin, menurut beberapa analis.
