JAKARTA - Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) sampai saat ini masih terus berproses. Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan.
Pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Nusantara ini sendiri bergulir di era Pemerintahan Presiden ke-tujuh Joko Widodo (Jokowi). Kini, program tersebut bakal diteruskan di era Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan, Prabowo sudah menerbitkan Surat Presiden (surpres) menunjuk eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara ke DPR RI.
"Perlu saya sampaikan di awal surat presiden terkait dengan penunjukkan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR," kata Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024, lalu.
Soal pemerintahan bakal berjalan di IKN pun sampai ini masih simpang siur. Pasalnya, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga kini belum ada kepastian.
Padahal, ketika era Jokowi sejumlah investor telah didatangkan ke IKN. Mereka disebut mau melakukan investasi di Ibu Kota Indonesia nantinya.
Berdasarkan keterangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, dalam jangka pendek atau dalam waktu dekat belum ada PNS yang dipindahkan ke IKN.
Menurutnya, kementeriannya masih mendata kembali ASN-ASN di seluruh kementerian/lembaga, mengingat ada penambahan beberapa kementerian dan lembaga, serta perubahan nomenklatur kementerian yang berpengaruh kepada penempatan ASN.
“Jangka pendeknya tentunya kami untuk IKN memang belum menyentuh terlebih dahulu sekarang untuk perpindahan orangnya. Tadi saya bilang, orangnya memang mau dipindah yang mana? Saya enggak punya data lagi, sekarang datanya sudah beda,” kata Menpan RB di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 7 Januari 2025.
Disisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Hasan mengungkapkan bahwa paling lambat tahun 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik.