PERISKOP 2025: Simpang Siur Pemerintahan di IKN
JAKARTA - Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) sampai saat ini masih terus berproses. Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan.
Pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Nusantara ini sendiri bergulir di era Pemerintahan Presiden ke-tujuh Joko Widodo (Jokowi). Kini, program tersebut bakal diteruskan di era Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan, Prabowo sudah menerbitkan Surat Presiden (surpres) menunjuk eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara ke DPR RI.
"Perlu saya sampaikan di awal surat presiden terkait dengan penunjukkan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR," kata Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024, lalu.
Soal pemerintahan bakal berjalan di IKN pun sampai ini masih simpang siur. Pasalnya, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga kini belum ada kepastian.
Padahal, ketika era Jokowi sejumlah investor telah didatangkan ke IKN. Mereka disebut mau melakukan investasi di Ibu Kota Indonesia nantinya.
Berdasarkan keterangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, dalam jangka pendek atau dalam waktu dekat belum ada PNS yang dipindahkan ke IKN.
Menurutnya, kementeriannya masih mendata kembali ASN-ASN di seluruh kementerian/lembaga, mengingat ada penambahan beberapa kementerian dan lembaga, serta perubahan nomenklatur kementerian yang berpengaruh kepada penempatan ASN.
“Jangka pendeknya tentunya kami untuk IKN memang belum menyentuh terlebih dahulu sekarang untuk perpindahan orangnya. Tadi saya bilang, orangnya memang mau dipindah yang mana? Saya enggak punya data lagi, sekarang datanya sudah beda,” kata Menpan RB di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 7 Januari 2025.
Disisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Hasan mengungkapkan bahwa paling lambat tahun 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik.
"Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik," kata Hasan dalam keterangannya, Selasa, 10 Desember 2024.
Hasan juga menanggapi rencana Presiden Prabowo yang akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028 mendatang.
Hasan mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyebut bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN akan memerankan fungsi sebagai ibu kota politik.
"Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti sebelumnya sempat memastikan kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal tahun 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara pada tahun 2028.
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Diana, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.
Diana juga mengukapkan bahwa Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
"Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang," kata Wamen Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp89 triliun yakni 61,7%. Rinciannya progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebantak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8% , progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1%, dan progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9%.
Wamen Diana juga menyampaikan bahwa Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan pada waktu dekat. Infrastruktur tersebut diantaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.
"Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana," ujarnya.
(Puteranegara Batubara)
