Angka Kemiskinan Turun di Sumut, Kemendagri Apresiasi Kinerja Daerah
Plt Inspektur Khusus Itjen Kemendagri, Kusna Tambunan, menilai Sumut telah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut semakin mempermudah masyarakat Sumut dalam mengakses layanan publik.
Laporan yang disampaikan Pj Gubernur Sumut juga diapresiasi Inspektur 4, Muhammad Valiandra. Begitu juga diungkapkan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal, M. Dimiyathi.
Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut yang terus menunjukkan peningkatan yang patut diapresiasi. “Tak hanya itu, terkait Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumut juga bagus dan hal ini tentunya patut diapresiasi,” tuturnya.
PPUPD Ahli Utama Itjen Kemendagri, R. Himawan Sugiharto mengapresiasi langkah Pemprov Sumut dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini dianggap penting untuk menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
Senada disampaikan Bachtiar Sinaga, PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal, terkait pengelolaan biaya pengawasan yang telah memenuhi standar mandatory spending. Dia juga mengingatkan untuk berhati-hati dalam pengelolaan anggaran di masa mendatang.
Apresiasi lainnya datang dari Auditor Ahli Madya, Wiratmoko, yang memuji peran Pj Gubernur Sumut dalam menangani masalah stunting. Menurutnya, penanganan stunting di Sumut sudah sangat optimal, bahkan merata di seluruh Kabupaten/Kota.
"Peran Gubernur tentunya sangat optimal dalam penanganan stunting, bahkan sangat merata di Kabupaten/Kota se-Sumut,” katanya.
Auditor Ahli Utama, Tumonggi Siregar juga mengapresiasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggap sangat baik dan sehat. Adapun dalam pemaparan laporannya, Agus Fatoni, memaparkan sejumlah capaian keberhasilan Pemprov Sumut, seperti pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan serapan anggaran, serta peningkatan kualitas layanan publik.
