Mantan Anggota DPRD Indramayu Disekap dan Disiksa di Wilayah Konflik Myanmar
INDRAMAYU - Pemerintah Daerah (Pemda) Indramayu terus melakukan koordinasi dengan institusi di tingkat pusat menyusul adanya informasi salah satu warganya, Robi'in, yang bekerja di perbatasan Thailand-Myanmar mengalami tindakan penyiksaan di tempatnya bekerja.
Bupati Indramayu, Nina Agustina mengatakan, tindakan tersebut dilakukan agar Robi'in yang merupakan mantan anggota DPRD Indramayu itu dapat segera dipulangkan dan bertemu dengan keluarganya di Indramayu.
"Kita terus pantau dan menjalin komunikasi dengan Mabes Polri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI, Polda Jawa Barat dan semua institusi yang bertujuan agar Robi'in dapat segera pulang ke tanah air," kata Nina, Sabtu (18/1/2025).
Kendati demikian, Nina mengakui bahwa untuk memulangkan Robi'in tidaklah mudah. Mengingat, wilayah tempat Robi'in bekerja merupakan zona konflik bersenjata. Meski begitu, pihaknya tetap berharap agar Robi'in dapat segera dipulangkan ke tanah air.
"Kita terus bertekad agar Robi'in segera dipulangkan. Berbagai upaya akan kita lakukan," ujar Nina.
Di sisi lain, Nina mengungkapkan, dirinya sangat terenyuh ketika melihat sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan empat warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar.
"Saya sangat terenyuh saat melihat video mereka meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera dipulangkan ke Indonesia," ungkap Nina.
Sementara Istri Robi'in, Yuli Yasmi, membenarkan jika suaminya adalah salah satu dari empat WNI yang terlihat dalam video tersebut. Mereka masih berusaha meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk segera dipulangkan dari Myanmar.
“Video itu memang benar, itu suami saya. Percakapan yang disampaikan tidak pernah jauh dari permintaan untuk dibawa pulang,” ujar dia.
Yuli menyatakan, video tersebut sebenarnya direkam beberapa bulan lalu dengan tujuan untuk mendokumentasikan situasi dan sebagai bukti saat melaporkan kasus ini kepada pemerintah. Dia pun khawatir, jika video itu diketahui oleh perusahaan tempat suaminya bekerja, keselamatan suaminya dan tiga WNI lainnya bisa terancam.
