Sengketa Pilkada Papua 2024, Bambang Widjojanto: Sanksi Peringatan Keras DKPP Buka Pintu Pidana!
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa sengketa Pilkada Papua 2024 untuk dilanjutkan. Nantinya perkara ini akan berlanjut ke sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda pemeriksaan ahli, saksi dan alat bukti lainnya.
Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto alias BW mengatakan, tidak hanya proses di MK yang akan terus berlangsung dan ditunggu seluruh rakyat di Papua saja tapi ada proses lain yang juga akan dipersoalkan.
“Persyaratan calon yang menggunakan surat yang diduga palsu seolah sebagai surat yang sah atau benar yang digunakan Calon Wakil Gubernur Papua Yermias Bisai, sepertinya tidak berhenti di DKPP saja,”ujarnya, Kamis (2/6/2025).
“Pasalnya, fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan DKPP membuka pintu proses pidana bagi KPU Papua dan Pihak lain yang terlibat,"lanjut BW yang juga seorang advokat ini.
Dijelaskannya, putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan Anggota KPU Papua bukan hanya membuktikan KPU Papua telah melanggar peraturan perundangan tetapi juga sekaligus meruntuhkan argumentasi Bawaslu Papua yang selama ini menolak semua laporan pelanggaran yang diadukan dengan dalih tidak terbukti, tidak memenuhi unsur pelanggaran dan sebagainya.
“Sekarang sudah ada Putusan DKPP dan dalam putusannya dikatakan KPU Papua terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar perundang-undangan berkaitan dengan dokumen persyaratan yang digunakan KPU Papua meloloskan Calon Wakil Gubernur Yermias Bisai,” terangnya.
Masih kata BW, DKPP adalah lembaga penegak etik perilaku penyelenggara dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya sehingga Putusan DKPP ini sekaligus mengkonfirmasi adanya dugaan penyalahgunaan jabatan oleh KPU Papua.
