Kasus Polisi Tembak Warga, Komisi III DPR Akan Datangi Polda Kalbar
JAKARTA - Komisi III DPR RI menyoroti kabar adanya dugaan Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar) Irjen Pipit Rusmanto melindungi anggotanya Briptu AR yang menembak mati warga Dusun Mendauk, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Agustino.
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya telah menjadwalkan kunjungan spesifik ke Polda Kalbar. Kunjungan rombongan komisi bidang hukum itu akan dilakukan pada Kamis, 13 Februari 2025.
"Tanggal 13 Februari 2025, Komisi III akan kunjungan spesifik ke Polda Kalbar," kata Hinca saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini mengamini agenda kunjungan spesifik itu untuk menanyakan langsung terkait beberapa isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat.
Mulai dari tidak adanya transparansi pengusutan kasus penembakan polisi terhadap warga sipil. Termasuk, dugaan Pipit selaku pucuk pimpinan Polda Kalbar yang melindungi anggota penembak tersebut.
"Saya akan minta klarifikasi dan tanyakan duduk soalnya agar terang dan jelas," ucapnya.
Kendati begitu, Hinca belum bisa berbicara banyak saat disinggung kemungkinan Komisi III DPR mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi Pipit sebagai Kapolda Kalbar. Dia meminta publik bersabar menunggu hasil kunjungan spesifik tersebut.
"Apa dan bagaimana perkembangan penanganan kasusnya. Tunggu ya," tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim mengamini adanya kejanggalan dalam penanganan kasus polisi tembak warga sipil di Kalbar tersebut. Salah satunya, pemberian sanksi etik terhadap Briptu AR.
Dari hasil sidang etik yang dijalankan Polda Kalbar, Briptu AR hanya dijatuhkan hukuman demosi 3 tahun dan penempatan khusus selama 30 hari. Menurut dia, sanksi itu tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan Briptu AR, sekalipun proses pidananya terap berjalan.
"Soal sanksi etik demosi itu memang yang tidak bisa dipungkiri menjadi sorotan," kata Yusuf.
Yusuf berjanji akan mendalami kembali ihwal pemberian sanksi tersebut sesuai Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam Perpol itu, dijelaskan dengan tegas perihal kategori pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
"Nah terkait pengaturan sanki PTDH, dalam Perpol bisa diberikan kepada pelanggaran sedang dan berat, dengan melihat bagaimana perbuatan pelanggarannya," kata Yusuf.
