Massa Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda Mulai Bubarkan Diri, Akses Jalan Persiapan Dibuka
JAKARTA - Massa aksi Indonesia Gelap perlahan mulai meninggalkan kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Lokasi ini sebelum digunakan ratusan orang untuk melaksanakan aksi unjuk rasa.
Bedasarkan pantauan Okezone di lokasi, sekitar pukul 20.40 WIB, petugas PPSU pun langsung bergerak membersihkan lokasi tersebut, setelah kawasan tersebut ditinggalkan massa aksi. Mereka nampak menyapu sisa sisa sampah yang tertinggal.
Petugas kepolisian juga terlihat mulai memanaskan alat berat untuk memindah barrier beton di Jalan Medan Merdeka Barat, yang sebelumnya digunakan untuk menghalang peserta aksi. Namun, jalan tersebut belum langsung dibuka. Sebab, para petugas masih membersihkan separator busway yang dirusak oleh peserta aksi.
Sekadar informasi, Koalisi Masyarakat Sipil kembali turun ke jalan dalam aksi massa yang bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini dimulai pukul 14.00 WIB dengan long march dari Taman Izmail Marzuki menuju Istana Negara sebagai titik pusat aksi.
Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
Peserta aksi menyoroti berbagai permasalahan yang mengancam hak-hak masyarakat, mulai dari pendidikan, agraria, hingga kebijakan ekonomi dan politik yang timpang.
Adapun berikut tuntutan peserta aksi Indonesia di antaranya:
1. Ciptakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis
Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara.
2. Cabut PSN bermasalah: Wujudkan Reforma Agraria Sejati
Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak UU Minerba
Revisi UU Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara kritis.
4. Hapuskan Multifungsi TNI
Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat
Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Evaluasi Inpres No. 01 Tahun 2025
Instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis.
Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen dan kesejahteraan dosen
Akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi, dan lindungi hak-hak buruh kampus.
9. Desak Prabowo Keluarkan Perppu Perampasan Aset.
Korupsi adalah hal mendesak, dan hal ini harus segera diatasi melalui perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan
Revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah pengawasan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih
Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat bermasalah.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR Tentang Tata Tertib
Revisi Tatib ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan DPR.
13. Reformasi Polri
Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
(Arief Setyadi )
