DPR Sebut Pemerintah Siap Tambal Dana untuk PSU di Puluhan Daerah
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengaku, telah mendapat kabar bahwa Pemerintah siap untuk tambahi anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah.
Sedianya, ia berkata, pemerintah telah diberikan waktu 10 hari sejak Rapat Kerja (Raker) terakhir untuk menyiapkan skema pendanaan PSU. Namun, kata dia, Pemerintah belum ada kabar hingga Jumat (7/3/2025), alhasil laporan pendanaan PSU disampaikan pada Senin, 10 Maret 2025 mendatang.
"Ya, kami memberi kesempatan pemerintah 10 hari sejak raker kemarin. Dan harusnya hari Jumat ini sudah siap mereka, tetapi karena hari Jumat kita tidak ada raker, jadi hari Senin," kata Dede dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat (7/3/2025).
Kendati demikian, Dede mengaku telah mendapat kabar bahwa Pemerintah siap menambal kekurangan anggaran untuk pelaksanaan PSU di 24 daerah. "Tapi saya dapat informasi, pemerintah sudah siap,” katanya
Secara nasional, kata dia, perkiraan kebutuhan anggaran untuk 24 daerah yang melaksanakan PSU mencapai Rp750 miliar. Biaya itu, tak termasuk pengamanan. Jika ditambah biaya pengamanan, ia mentaksir, total anggaran bisa mencapai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun.
"Jadi kalau biaya plus minus biaya pengamanan, bisa mencapai Rp900 sampai 1 triliun," jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
