Rencana Mesir untuk Gaza sebagai Penolakan Proposal Trump
Melalui pernyataan tersebut, Indonesia juga menyerukan komunitas internasional untuk menghormati hukum internasional dan hak-hak dasar rakyat Palestina untuk kembali ke tanah air mereka dan untuk menentukan nasib sendiri. Namun, dalam Emergency Arab League Summit di Kairo pada Selasa, 4 Maret 2024 Presiden Mesir menyerukan rencana alternatif atas rencana Trump.
Pernyataan tersebut berisikan rencana untuk Gaza tanpa mengusir penduduknya. Rancangan tersebut berisikan usulan Mesir untuk menginvestasi sebesar 53 miliar dolar yang akan direalisasikan dalam beberapa tahap dalam kurun waktu lima tahun. Fase awal rencana tersebut akan dilaksanakan selama enam bulan untuk pemulihan darurat dengan pembersihan reruntuhan yang diakibatkan peperangan dan penyediaan temat tinggal sementra untuk warga Gaza yang kehilangan tempat tinggal.
Selanjutnya, tahap rekonstruksi utama dilaksanakan yang berfokus kepada pembangunan kembali infrastruktur strategis seperti jaringan air bersih, perumahan, serta fasilitas publik lainnya untuk menciptakan lingkungan yang layak huni bagi warga Gaza. Presiden Abdel Fattah al-Sisi menyatakan bahwa proposalnya sudah diterima dalam penutupan rapat darurat di Kairo.
Sisi juga menjawab pertanyaan tentang siapa yang akan memimpin Gaza setelah rekonstruksi selesai. Mesir sedang bekerja sama dengan Palestina dalam pembentukan komite administratif yang terdiri atas teknokrat Palestina profesional. Mereka lah yang akan ditugaskan untuk memimpin Gaza setelah usainya perang. Komite tersebut akan bertanggung jawab atas pemantauan bantuan kemanusiaan dan mengurus administrasi untuk sementara selama persiapan kembalinya Otoritas Palestina.
Kepala Otoritas Palestina, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menyatakan bahwa ia menyambut rencana Mesir dengan hangat dan mendorong Trump untuk membantu rencana tersebut. Rencana Mesir memberi harapan kemanusiaan bagi warga Gaza dan sekaligus menjadi respon tegas bentuk penolakan terhadap rencana Trump yang kontroversial.
Rencana Mesir, yang dipelopori oleh Presiden Sisi, mendapatkan dukungan kuat dari negara-negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, yang bersama-sama menolak semua bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Proposal Mesir juga mendapatkan dukungan dari komunitas internasional yang menilai bahwa kunci untuk mencapai perdamaian yang kuat adalah melalui solusi yang menghormati hak asasi manusia warga Palestina.
Oleh: Muhammad Balyan Fauzan Al Laduni,
Universitas Andalas, IISMA 2024 Awardee at University of Warsaw
(Angkasa Yudhistira)
