LSI Denny JA : Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Prabowo Harus Jadi Pemberantas Korupsi
Keempat, pembangunan manusia. Negara yang kuat tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari seberapa baik membangun kualitas hidup warganya. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia saat ini hanya 0,713, tertinggal jauh dari Singapura (0,949), Korea Selatan (0,929), dan Jepang (0,920).
Ketimpangan dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan masih menjadi masalah serius. Jaminan kesehatan belum merata untuk semua warga. disparitas ekonomi antara kota dan desa masih sangat besar.
"Jika pembangunan manusia tidak menjadi prioritas, pertumbuhan ekonomi hanya akan dinikmati oleh segelintir elit, sementara mayoritas rakyat tetap tertinggal," tuturnya.
Kelima, adalah keberlanjutan lingkungan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun ironisnya, Indeks Lingkungan Indonesia (EPI) hanya 28,2, jauh tertinggal dari Jepang (59,6) dan Singapura (50,9). Hutan terus ditebang tanpa kendali, polusi udara semakin meningkat, dan transisi energi hijau masih tertinggal dari negara lain.
Tanpa kebijakan yang ketat dalam perlindungan lingkungan, Indonesia akan menghadapi krisis ekologis yang sulit dipulihkan.
Keenam, Digitalisasi Pemerintahan. Saat ini, Indeks Digitalisasi Pemerintahan Indonesia (EGDI) masih di angka 0,7991, tertinggal dari Singapura (0,9691), Korea Selatan (0,9679), dan Jepang (0,9351).
Negara-negara yang telah maju dalam digitalisasi Pemerintahan berhasil mengurangi korupsi, mempercepat layanan publik, dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
"Jika semua tantangan di atas tidak segera diselesaikan, Indonesia akan terus tertinggal dalam tata kelola Pemerintahan. Prabowo telah berulang kali bersumpah, akan mengejar koruptor hingga Antartika, membangun penjara di pulau terpencil, dikelilingi laut dengan ikan hiu. Kini ditunggu langkah nyatanya," tegas Denny.
Langkah nyatanya, kata Denny, seperti merevisi undang-undang agar hukuman koruptor lebih berat: minimal 20 tahun penjara tanpa remisi hingga penjara seumur hidup. Menyita seluruh aset hasil korupsi, mengembalikannya kepada rakyat, melalui disahkannya UU Perampasan Aset.
Kemudian, membangun sistem digitalisasi penuh dalam birokrasi, menutup celah suap dan permainan proyek. Memulai dengan kasus korupsi yang kini sedang nampak di depan mata seperti Pertamina.
"Berantas mafia minyak hingga ke akarnya, termasuk politik oligarki yang selama ini ikut menerima keuntungan dan melindungi mereka," pungkas Denny.
(Angkasa Yudhistira)
