LSI Denny JA : Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Prabowo Harus Jadi Pemberantas Korupsi
Ketiga, Digitalisasi Pemerintahan (15 persen). Diukur oleh UN DESA melalui E-Government Development Index (EGDI) sejak 2003, mencakup 193 negara. Keempat, Demokrasi (15 persen). Diukur oleh Economist Intelligence Unit melalui Democracy Index (DI) sejak 2006, mencakup 167 negara. Menilai transparansi politik, kebebasan sipil, dan partisipasi rakyat.
Kelima, Pembangunan Manusia (15 persen). Diukur oleh UNDP melalui Human Development Index (HDI) sejak 1990, meliputi 191 negara. Dan keenam, Keberlanjutan Lingkungan (10 persen). Diukur oleh Yale University melalui Environmental Performance Index (EPI) sejak 2006, mencakup 180 negara.
Dikatakan Denny, untuk bisa masuk ke jajaran negara dengan tata kelola yang baik, Indonesia harus mampu menaikkan GGI ke angka 70. Yang pertama harus dilalukan adakah memberantas korupsi. Saat ini, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia hanya 34, tertinggal dari Singapura (83), Jepang (73), dan Korea Selatan (63). Dari kasus mafia migas di Pertamina, suap dalam proyek infrastruktur, hingga skandal impor, korupsi telah merugikan negara triliunan rupiah setiap tahun.
Kedua meningkatkan efektivitas Pemerintahan Indonesia yang saat ini hanya 0,58, jauh tertinggal dari Singapura (2,32), Jepang (1,63), dan Korea Selatan (1,4). Banyak kebijakan Pemerintah yang disusun dengan baik di atas kertas, tetapi gagal diimplementasikan karena birokrasi yang tidak efisien, regulasi yang berbelit, serta minimnya akuntabilitas.
Ketiga, memperbaiki demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Indeks Demokrasi Indonesia saat ini berada di angka 6,53, lebih rendah dibanding Korea Selatan (8,4) dan Jepang (8,09). Sistem demokrasi yang sehat seharusnya menciptakan kontrol atas kekuasaan, keseimbangan antara eksekutif dan legislatif, serta kebebasan pers dan civil society yang kuat.
Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah politik uang yang masih mengakar, minimnya transparansi dalam pengambilan kebijakan, politik tanpa oposisi yang berimbang.
"Jika demokrasi hanya sekadar prosedural tanpa transparansi dan akuntabilitas, maka kekuasaan akan terus berputar di tangan oligarki, tanpa memberikan dampak nyata bagi rakyat," ingat Denny.
