ISLAMABAD — Pakistan mengecam langkah India untuk menangguhkan Perjanjian Perairan Indus, Jumat (25/4/2025). Pakistan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Negara tersebut pun memperingatkan setiap upaya untuk mengalihkan aliran air akan diperlakukan sebagai "tindakan perang."
Retorika yang meningkat ini menandai kemerosotan tajam dalam hubungan antara kedua tetangga bersenjata nuklir itu. Hal ini menyusul serangan mematikan di Kashmir yang dikelola India yang menewaskan 26 warga sipil. Ini merupakan insiden terburuk sejak serangan Mumbai 2008.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Shafqat Ali Khan, mengatakan perjanjian tahun 1960 — yang ditengahi oleh Bank Dunia untuk mengatur pembagian air di lembah Sungai Indus — tidak memuat klausul yang memperbolehkan penangguhan sepihak.
"Air adalah kepentingan nasional Pakistan yang vital — jalur kehidupan bagi 240 juta penduduknya," kata Khan, melansir amu.tv, Sabtu (26/4/2025).
“Setiap upaya untuk menghentikan atau mengalihkan aliran air milik Pakistan akan dianggap sebagai tindakan perang dan ditanggapi dengan kekuatan penuh di seluruh spektrum kekuatan nasional,” ujarnya.
Perjanjian Perairan Indus, yang sering dianggap sebagai contoh langka kerja sama India-Pakistan, mengalokasikan hak penggunaan enam sungai utama antara kedua negara. Islamabad menuduh New Delhi telah merusak perjanjian tersebut di masa lalu, tetapi pernyataan hari Jumat tersebut merupakan pernyataan yang paling keras hingga saat ini.
Menanggapi keputusan India, Khan mengumumkan serangkaian tindakan balasan:, sebagai berikut:
1. Penutupan perbatasan Wagah yang berlaku segera.
2. Penangguhan semua pengecualian visa SAARC untuk warga negara India, kecuali peziarah agama Sikh.
3. Pengusiran atase pertahanan, angkatan laut, dan udara India dari ibu kota Pakistan, yang mengharuskan mereka berangkat paling lambat tanggal 30 April.
4. Pengurangan staf diplomatik India di Islamabad menjadi 30 orang.
5. Larangan penerbangan India melalui wilayah udara Pakistan.
6. Penghentian sementara semua perdagangan bilateral, termasuk transit ke negara ketiga.
Khan menekankan Komite Keamanan Nasional Pakistan telah meninjau situasi tersebut dan menyatakan keyakinannya terhadap kesiapan militer negara tersebut.
"Pakistan dan angkatan bersenjatanya tetap sepenuhnya mampu dan siap untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya," katanya, merujuk pada respons militer negara tersebut terhadap serangan udara India sebelumnya pada Februari 2019.
India belum secara resmi menanggapi deklarasi terbaru Pakistan. Namun, ketegangan antara kedua negara terus memburuk setelah serangan 22 April di Kashmir. Pihak berwenang India menyalahkan militan yang bermarkas di Pakistan atas kekerasan tersebut. Namun, tuduhan ini dibantah Islamabad.
(Erha Aprili Ramadhoni)