Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Demo Ricuh tapi Enggan Diajak Dialog, Gubernur Lampung: Saya Capek Ngurusin Kalian!

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |20:07 WIB
Demo Ricuh tapi Enggan Diajak Dialog, Gubernur Lampung: Saya Capek <i>Ngurusin</i> Kalian!
Gubernur Lampung temui pengunjuk rasa
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal kesal terhadap para petani singkong lantaran enggan diajak berdialog, Senin (5/5/2025).

Kekesalan ini berawal ketika Mirza mendatangi kerumunan petani yang tengah berunjuk rasa. Kemudian dia mengajak para petani singkong tersebut untuk berdialog.

Ternyata, ajakan Mirza untuk berdiskusi dengan para petani ini membuatnya kesal lantaran yang datang untuk berdialog di Ruang Abung Pemprov Lampung hanya segelintir orang.

"Saya capek ngurusin kamorang (kalian) semua," ucapnya.

Setelah menunggu cukup lama, akhirnya perwakilan para petani tersebut mau diajak berdiskusi oleh gubernur. Dalam pertemuan itu, Mirza mengatakan urusan harga singkong ini telah diambil oleh pemerintah pusat.

"Sekarang ditarik pemerintah pusat. Saya setengah mati memperjuangkan petani. Jangan bilang saya tidak bisa membela rakyat," tegasnya.

Mirza mengungkapkan, salah satu langkah nyatanya adalah dengan memulangkan 23 ribu ijazah siswa, mayoritas anak petani yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

"Saya bebaskan mereka supaya bisa lanjut sekolah dan bekerja. Itu nilainya sampai 3-6 juta rupiah per anak," jelasnya.

Selain itu, Gubernur juga mengupayakan tambahan kuota serapan gabah oleh Bulog agar hasil panen petani tidak terbuang sia-sia.

 

"Awalnya hanya 20 persen, saya minta tambahan agar 100 ribu hektare lahan dan 40 ribu petani bisa diserap hasilnya, apalagi saat pengusaha tidak mau beli dengan harga Rp6.500/kg," jelasnya.

"Kenapa hari ini tidak mau diajak diskusi? Padahal ini bukan pertama kali kita buka ruang dialog," lanjutnya.

Mirza juga mengindikasikan adanya provokator yang mencoba menunggangi aksi unjuk rasa kali ini.

"Harga itu harus dibentuk dengan keikhlasan kedua belah pihak. Kalau tidak, itu dzalim. Pemerintah tidak memaksakan harga, tapi kita cari titik adil yang baik untuk semua pihak, dengan melihat kondisi nasional dan internasional," pungkasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement