JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyoroti kebocoran dana akibat parkir liar di Jakarta yang menembus triliunan rupiah. Hal itu disampaikan bentuk respon maraknya juru parkir (Jukir) liar berkedok oknum organisasi masyarakat (Ormas) di Jakarta.
"Kalau kita lihat ini, kalau saya ngecek ya, secara kasar ya, kebocoran di parkir ini luar biasa. Ya angkanya itu sampai triliunan lah," kata Kenneth kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Kenneth mendorong agar Unit Pengelola Parkir (UPP) Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dibubarkan dan dikelola sepenuhnya oleh swasta dengan pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
"Cuma memang ke depannya kalau kita melihat UPP parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur dibubarin aja. Kita lelang aja kepada swasta. Supaya swasta yang ngelola aja," ujarnya.
"Kalau swasta yang ngelola kan jelas semua. Ada aturan mainnya. Betul nggak? Ada perjanjiannya. Ya kalau kita lihat UPP parkir ini kan, dia selalu begitu kan. Jadi potensi kebocoran itu sangat luar biasa lah kalau kita hitung-hitung. Cuman saya nggak berani buka angkanya, kita masih ngitung, tapi masuk ke kisaran triliunan," imbuhnya.