Gaduh Isu Jaksa Agung Dicopot, Peneliti BRIN: Bentuk Serangan Balik Koruptor!
JAKARTA – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin diisukan bakal diganti dalam waktu dekat. Isu itu mencuat di media sosial hingga menimbulkan spekulasi publik.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi menegaskan, bahwa isu Jaksa Agung ST Burhanuddin akan diganti, merupakan informasi yang tidak jelas.
Peneliti Pusat Riset Bidang Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ismail Rumadan, juga ikut menanggapi gaduh isu Jaksa Agung akan dicopot.
“Setelah dikonfirmasi ternyata hoaks yang tidak jelas sumbernya lalu santer diberitakan dengan framing macam-macam. Saya kira isu itu kontraproduktif dengan sikap Presiden yang justru tampak percaya dengan Kejagung terutama dalam pemberantasan korupsi,” katanya Kamis, (22/5/2025).
Menurutnya, dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan rasa puas dan percaya terhadap kinerja Kejagung karena berhasil membongkar kasus mega korupsi serta menyelematkan uang rakyat triliunan rupiah.
Burhanuddin dan jajaran juga mendapat tugas khusus dan berat dari Presiden untuk membabat perizinan ilegal, korupsi sektor sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Negara.
“Tak dipungkiri saat ini Kejagung jadi tumpuan harapan penegakan hukum, jadi lembaga yang paling dipercaya publik, sehingga saya rasa tak mungkin Presiden gegabah melawan arus dengan tiba-tiba mengganti Jaksa Agung,” ungkapnya.
Dikatakan Ismail, sekarang ini yang dibutuhkan pemerintah dalam kerangka pemberantasan korupsi adalah soliditas dan sinergitas instansi penegak hukum.
Oleh sebab itu, lanjutnya, hal-hal yang dapat membuat suasana tidak produktif apalagi sampai mengganggu proses penegakan hukum perlu dihindari.
“Sebagian mungkin berspekulasi bahwa pemicunya dari persaingan internal (untuk jadi Jaksa Agung), namun yang patut diwaspadai adalah bila ternyata itu merupakan bentuk serangan balik koruptor atau oligarki,” ujarnya.
Ismail menyatakan, fenomena serangan balik koruptor atau pihak yang terganggu dengan kerja Kejagung sudah berulang kali menimpa Kejagung.
Bentuk serangan tersebut mulai dari pemberitaan yang menyudutkan kejaksaan, pembunuhan karakter dan teror terhadap insan adhyaksa, termasuk pelaporan dan adu domba antar penegak hukum.
“Kita dukung gebrakan Kejagung selanjutnya, karena pesan Prabowo tegas tidak gentar dengan perlawanan koruptor,” tutup Ismail.
(Fahmi Firdaus )
