Anggota Komisi III: Penempatan Irjen Iqbal Jadi Sekjen DPD Punya Dasar Hukum Kuat
Anggota Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan, penempatan Irjen Iqbal sebagai Sekjen DPD harus dilihat secara utuh, baik dari aspek filosofis maupun regulasi.
"Ini bukan hal baru. Selama penugasan tersebut sesuai dengan kebutuhan lembaga dan mendukung sinergi antar-institusi, maka secara hukum sah dilakukan," tegasnya.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Demokrasi (PSHD) Ade Irfan Pulungan menilai secara umum bahwa pati Polri menduduki jabatan sipil tidak melanggar aturan. Hal ini merujuk pada praktik serupa di sejumlah kementerian dan lembaga, di mana perwira aktif Polri juga menduduki jabatan sipil.
"Secara praktik, anggota Polri menduduki jabatan sipil sudah lama terjadi. Beberapa kementerian seperti Kemendagri dan Kemenkumham juga memiliki pejabat dari Polri," kata Ade Irfan Pulungan.
Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jokowi-Ma'ruf Amin itu menambahkan, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai anggota Polri ketika bertugas di ranah sipil tetapi tetap melakukan penugasan di institusi asalnya. Ade Irfan menyarankan adanya gagasan cuti dari kedinasan.
"Misalnya dengan cuti dinas, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan," jelas Ade.
Ade menegaskan, penempatan Irjen Iqbal di DPD bukan kasus pertama. "Di KKP dan kementerian lain juga ada. Jadi, sebenarnya posisinya sama saja, selama tidak ada penyalahgunaan wewenang," ujarnya.
(Angkasa Yudhistira)
