KPK Soroti Rendahnya Gaji Kepala Daerah yang Bikin Tergoda Korupsi
Ia menyampaikan, persoalan gaji ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat. Menurutnya selama biaya politik masih tinggi, celah untuk korupsi pun akan terus terbuka lebar.
"Nah ini memang PR bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas, dan gaji kepala daerah ini dan juga proses pemilihannya, karena kalau biaya politik masih tinggi itu akan problem terus," tuturnya.
Di samping itu, KPK khususnya deputi pencegahan telah menyusun sejumlah kajian, termasuk mendorong pembiayaan partai politik yang sempat diusulkan yakni satu suara sah nasional dihargai Rp10 ribu.
"Kami dari KPK pun dari pencegahan sudah buat kajiannya, mohon tolong juga didorong juga terus, misalnya contoh yang persuara Rp10 ribu, yang dulu kita dorong untuk pembiayaan parpol, itu mungkin tolong bantu didorong lagi," ujarnya.
