Dalam pertemuan itu, Menhan menyampaikan kepada para tokoh bangsa jika DPN ini tidak bersifat operasional dan juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan administratif seperti seminar. Maka, masukkan dari purnawirawan TNI-Polri ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari Kinerja DPN.
"Tadi ada beberapa masukan juga, bahwa dengan adanya akademisi yang dilibatkan, tentunya proses sosialisasi ini juga menjadi salah satu pertimbangan, sehingga nantinya bisa dipahami lebih meluas, karena bicara pertahanan sendiri adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara," ujarnya.
Sementara itu, bedasarkan pantauan Okezone turut hadir di ruangan tersebut seperti Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurahman, Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Sementara, pakar hukum tata negara seperti Refli Harun, Purnomo Yusgiantoro, Hikmahanto Juwana, Bambang Kesowo, dan Jimly Asshiddiqie.
(Arief Setyadi )